BERITAPERS || MAROS — Pesatnya ekspansi dan penambahan gerai minimarket berjaringan seperti Alfamart, Alfamidi, dan Indomaret hingga ke pemukiman warga di Kabupaten Maros memicu gelombang keresahan di tingkat pedagang kecil dan pemilik warung kelontong.
Para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) setempat menjerit karena jarak operasional ritel modern yang dinilai terlalu dekat dengan pemukiman serta warung masyarakat. Hal ini membuat persaingan usaha dinilai tidak sehat dan mengancam keberlangsungan ekonomi warga lokal.
”Kami tak bisa bersaing. Bukan karena kami malas atau tidak mampu, tetapi kami bertarung ibarat pisau tumpul melawan raksasa yang bersenjata lengkap. Warung kecil ini adalah tumpuan dapur keluarga dan tempat perputaran uang warga sekitar,” keluh seorang pedagang sembako di Maros.
Persoalan penataan ritel modern ini mendapat perhatian serius dari LSM PEKAN 21. Sekretaris Jenderal LSM PEKAN 21, Amir Kadir, S.H., mendesak Pemerintah Kabupaten Maros untuk segera mengambil langkah konkret sebagai regulator yang adil dan transparan.
”Kami tidak menolak kemajuan atau masuknya investasi, tetapi kami minta ruang bernapas bagi rakyat kecil. Jangan sampai izin usaha yang dikeluarkan pemerintah justru menjadi pisau yang memotong urat nadi ekonomi pedagang kecil,” tegas Amir Kadir.
Anda Mungkin Menyukai Berita ini
LSM PEKAN 21 mendesak Pemkab Maros melakukan audit dan evaluasi terbuka terkait:
- Kesesuaian lokasi gerai dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR/RTRW).
- Pemenuhan dokumen Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR).
- Transparansi dokumen lingkungan dan rekomendasi teknis OPD terkait.
- Pengendalian batas jarak operasional toko modern dengan pasar rakyat atau warung warga.
- Realisasi kemitraan dan perlindungan terhadap produk UMKM lokal.
Amir menambahkan, apabila dari hasil evaluasi nantinya ditemukan indikasi penyalahgunaan kewenangan, gratifikasi, atau penerbitan izin yang menabrak regulasi, maka aparat penegak hukum harus menindak tegas oknum pejabat yang terlibat secara proporsional.
