BERITAPERS || TAKALAR — Bupati Takalar, Ir. H. Mohammad Firdaus Daeng Manye, M.M., mengambil langkah tegas untuk mengurai sengketa dan konflik agraria berkepanjangan yang melibatkan masyarakat petani Polongbangkeng dengan pihak PTPN.
Pemerintah Kabupaten Takalar secara aktif membuka ruang komunikasi dan mediasi inklusif bagi kedua belah pihak guna menghadirkan kepastian hukum, ketenangan, serta perlindungan hak-hak ekonomi bagi warga lokal.
Bupati Daeng Manye menegaskan bahwa posisi pemerintah daerah adalah sebagai jembatan penengah yang netral dan berpatokan pada koridor aturan hukum yang berlaku, tanpa merugikan kepentingan rakyat.
”Saya tidak ingin konflik ini terus-menerus menjadi beban masyarakat. Pemerintah harus hadir membuka ruang dialog dan mencari jalan keluar bersama. Ini bukan soal siapa menang atau kalah, melainkan mencari solusi agar masyarakat bisa bekerja dengan tenang, produktif, dan kesejahteraannya meningkat,” tegas Daeng Manye.
Inisiatif dan respon cepat Bupati Takalar mendapat apresiasi positif dari Ketua BPC HIPMI Kabupaten Takalar, Irwan Ola. Menurutnya, keberanian kepala daerah membuka keran dialog merupakan angin segar bagi iklim investasi daerah dan kepastian berusaha masyarakat.
Anda Mungkin Menyukai Berita ini
”Keberanian Bupati Daeng Manye membangun komunikasi adalah langkah positif. Pemerintah hadir untuk mencari titik temu, bukan memperuncing persoalan. Kami berharap proses ini berlanjut pada langkah konkret demi menjaga produktivitas perekonomian daerah,” ujar Irwan Ola.
Harapan serupa disampaikan oleh warga petani Polongbangkeng, Daeng Kawang, yang mengaku mendambakan kepastian agar bisa menggarap lahan tanpa rasa cemas.
”Kami hanya ingin persoalan ini selesai dengan baik, bisa bekerja dengan tenang, dan mendapat kepastian. Kami sangat mengapresiasi kehadiran Bupati yang mau mendengar dan membuka komunikasi,” ungkap Daeng Kawang.
Pemkab Takalar berkomitmen memformulasikan solusi yang adil, terukur, dan berkesinambungan agar iklim kondusif di wilayah Polongbangkeng dapat terwujud demi peningkatan kesejahteraan masyarakat petani.
