Beritapers.com. Makassar – Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI) Sulawesi Selatan (Sulsel) menyoroti dugaan pembatasan akses warga ke lahan perkebunan di Desa Rante Balla, Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu.
PBHI mendesak PT Masmindo Dwi Area memberikan kejelasan terkait status lahan dan tuntutan ganti rugi yang disebut belum dipenuhi.
Keluhan tersebut disampaikan warga bernama Iron. Dia mengaku bersama sejumlah masyarakat lainnya tidak lagi leluasa memasuki lahan perkebunan yang selama ini mereka kelola sejak aktivitas perusahaan tambang berlangsung di wilayah tersebut.
Iron mengatakan persoalan bermula dari pemetaan lahan yang dilakukan perusahaan pada 2012. Menurut dia, masyarakat saat itu mendapat informasi bahwa lahan yang masuk dalam area kegiatan perusahaan akan mendapatkan ganti rugi.
Namun, hingga 2026, Iron mengaku belum menerima pembayaran tersebut. Dia juga menyebut akses warga menuju perkebunan mulai dibatasi sejak 2021 sehingga masyarakat kesulitan mengambil hasil kebun yang selama ini menjadi sumber penghidupan mereka.
“Kami sebagai masyarakat Desa Rante Balla betul-betul merasa dirugikan. Lahan yang sebelumnya kami miliki dan garap tidak bisa lagi kami kelola karena dilarang masuk ke area perkebunan di sekitar wilayah perusahaan PT Masmindo,” kata Iron, Jumat (9/10/2026).
Anda Mungkin Menyukai Berita ini
Iron menyebut pemetaan lahan oleh perusahaan mencakup sekitar 2.000 hektare dan berlangsung hampir satu tahun. Dia berharap pemerintah turun tangan untuk memeriksa dokumen kepemilikan, riwayat penguasaan tanah, serta dasar pembatasan akses warga.
Menurut Iron, masyarakat sebelumnya telah menyampaikan persoalan tersebut melalui rapat dengar pendapat (RDP) di DPRD Kabupaten Luwu pada 2023.
Berkas terkait persoalan lahan juga disebut telah diserahkan kepada tim satuan tugas (Satgas), tetapi dia mengaku belum mendapatkan kepastian penyelesaian.
Menindaklanjuti pengaduan warga, Ketua Tim Investigasi dan Advokasi PBHI Sulsel, Agus Salim, mengatakan pihaknya telah melakukan investigasi langsung di Desa Rante Balla. Tim tersebut juga berupaya menemui manajemen perusahaan bersama warga yang mengadukan persoalan lahan.
Agus mengatakan pihaknya mendapat penjelasan bahwa warga yang hendak memasuki lokasi harus mengantongi izin terlebih dahulu. Pengajuan izin tersebut, berdasarkan keterangan yang diterima PBHI, harus dilakukan tiga hari sebelum warga beraktivitas di lokasi.
“Kami memang tidak mendapatkan akses masuk. Alasan dari pihak manajemen, masyarakat diizinkan masuk apabila sudah mendapatkan izin tiga hari sebelum melakukan aktivitas di lokasi,” ujar Agus.
PBHI mempertanyakan dasar hukum pembatasan tersebut, terutama apabila lahan yang dipersoalkan masih berkaitan dengan hak penguasaan atau kepentingan masyarakat setempat.
Agus menilai status lahan perlu diperiksa secara terbuka dengan mencocokkan dokumen warga, data perusahaan, dan dokumen instansi pemerintah terkait.
Dia juga menyebut pihak perusahaan menyampaikan kesediaan melakukan ganti rugi dengan ketentuan adanya surat pengantar dari Tim Satgas Percepatan Investasi sebagai dasar untuk mengambil langkah awal.
“Kami meminta pertanggungjawaban dinas-dinas terkait dan tim Satgas. Ini menyangkut hak masyarakat. Kalau yang menjadi dasar adalah penetapan lahan sebagai lahan tutupan, maka status hukum dan batas-batasnya harus diperjelas. Data perlu dicocokkan kembali,” tegasnya.
Agus menambahkan, riwayat penguasaan dan pengelolaan lahan oleh warga secara turun-temurun perlu menjadi bagian dari pemeriksaan. Menurut dia, persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan hanya dengan mengatur izin masuk, tetapi juga harus menyentuh kejelasan status tanah dan mekanisme penyelesaian tuntutan ganti rugi.
PBHI Siapkan Langkah Advokasi
Ketua PBHI Sulsel, Idham Lahasang, mengatakan pihaknya memberikan perhatian terhadap pengaduan warga Rante Balla. Dia menilai pemerintah daerah dan instansi terkait perlu memastikan adanya perlindungan hak masyarakat serta penyelesaian persoalan pertanahan sesuai ketentuan hukum.
Idham menyebut PBHI menyiapkan langkah advokasi untuk mendorong penyelesaian persoalan tersebut. Salah satu fokusnya adalah memperjuangkan kepastian akses warga terhadap lahan dan jalan yang menurut masyarakat telah dibangun atau digunakan sebelum kehadiran perusahaan.
PBHI juga berencana berkoordinasi dengan DPRD Sulsel agar pengaduan warga segera dibahas dan ditindaklanjuti.
“Kami akan mengoordinasikan persoalan ini dengan DPRD Sulsel agar masalahnya segera diselesaikan. Jika upaya tersebut menemui jalan buntu, kami akan berkoordinasi dengan Komisi III,” kata Idham.
PBHI berharap pemerintah daerah, instansi pertanahan, tim Satgas terkait, dan pihak perusahaan dapat duduk bersama untuk memeriksa dokumen lahan, memperjelas dasar pembatasan akses, serta mencari penyelesaian atas tuntutan ganti rugi warga.
Bagi Iron dan masyarakat lainnya, persoalan tersebut berkaitan dengan kepastian hak atas lahan dan keberlanjutan mata pencaharian mereka. Warga berharap ada penyelesaian yang transparan agar status lahan dan hak masing-masing pihak menjadi jelas.
Hingga berita ini disusun, keluhan mengenai pembatasan akses dan belum terealisasinya ganti rugi tersebut masih memerlukan klarifikasi dari PT Masmindo Dwi Area, Pemerintah Kabupaten Luwu, serta instansi dan tim Satgas terkait. Keterangan warga dan PBHI Sulsel dalam berita ini merupakan klaim yang masih perlu dikonfirmasi kepada pihak-pihak terkait.
(Rudy).
