BERITAPERS || JAKARTA — Bareskrim Polri menetapkan tiga perwira tinggi (pati) Polri berpangkat jenderal sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal (illegal access), penghapusan data elektronik, serta pengaksesan sistem tanpa prosedur yang sah.
Ketiga anggota Polri berinisial LSP, ASN, dan EH tersebut saat ini telah resmi menjalani penahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Mabes Polri, Jakarta.
Penetapan status tersangka dan penahanan tersebut diumumkan langsung oleh Kabareskrim Polri, Komjen Pol. Asep Safrudin, dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa malam (03/11/2026).
Asep menjelaskan bahwa penetapan ketiga pati tersebut dilakukan setelah penyidik mengantongi bukti kuat melalui serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan berbasis scientific crime investigation.
”Berdasarkan hasil sidik sesuai scientific investigation, penyidik telah menetapkan tiga orang tersangka, yakni LSP, ASN, dan EH. Ketiganya saat ini sudah ditahan di Rutan Mabes Polri untuk kepentingan proses hukum lebih lanjut,” ujar Komjen Pol. Asep Safrudin.
Anda Mungkin Menyukai Berita ini
Dalam konferensi pers tersebut, Kabareskrim didampingi oleh jajaran pejabat utama Mabes Polri, di antaranya Irwasum Polri Komjen Pol. Asep Edi Suheri, Kadiv Propam Polri Irjen Pol. Mahmud Nazly Harahap, serta Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir.
Pada kesempatan yang sama, Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir menegaskan bahwa Kapolri memberikan perhatian yang sangat serius terhadap penanganan perkara yang melibatkan jajaran perwira tingginya tersebut.
Johnny menyebut langkah tegas penyidik Bareskrim merupakan wujud nyata komitmen pembenahan internal Polri demi menjaga dan memulihkan kepercayaan publik terhadap korps Bhayangkara.
”Bapak Kapolri memberikan perhatian dengan sangat serius atas peristiwa yang berkembang. Ini sejalan dengan program prioritas Kapolri, yakni ‘bersih-bersih ke dalam’ demi memastikan seluruh personel menjalankan tugas dengan integritas tinggi,” tegas Johnny.
Proses hukum dan pembuktian materiil di persidangan selanjutnya akan menjadi penentu atas sangkaan tindak pidana penyadapan serta akses ilegal yang menjerat ketiga perwira tinggi tersebut.
