BERITAPERS || JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, memberikan penjelasan resmi terkait perkembangan penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal (illegal wiretapping) yang menyeret nama-nama pejabat tinggi negara.
Dalam konferensi pers di Gedung Kemenko Kumham Imipas, Trinity Tower, Jakarta, Selasa (03/11/2026), Yusril mengonfirmasi bahwa berdasarkan data penyidikan Bareskrim Polri, sasaran dugaan penyadapan tersebut meliputi Presiden Prabowo Subianto, sejumlah menteri kabinet, serta beberapa figur politisi.
Kendati demikian, Yusril mengaku belum dapat memastikan apakah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga termasuk dalam daftar pihak yang turut disadap.
”Wallahu a’lam bish-shawab. Yang baru saya dengar adalah bahwa Presiden dan sejumlah menteri dan sejumlah politisi. Jadi saya belum tahu apakah Pak Wakil Presiden juga ikut disadap atau tidak,” ujar Yusril.
Yusril membeberkan, aktivitas penyadapan tanpa izin tersebut diperkirakan telah berlangsung sejak awal tahun 2025—hanya beberapa bulan setelah Presiden Prabowo Subianto resmi dilantik pada 20 Oktober 2024—dan terus berjalan hingga akhirnya diungkap oleh penyidik Bareskrim Polri.
Anda Mungkin Menyukai Berita ini
Mengenai identitas pelapor serta spekulasi lokasi pengoperasian alat sadap yang diduga berada di kawasan Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Menko Kumham Imipas enggan membeberkan perinciannya. Ia menegaskan kerahasiaan identitas saksi pelapor dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
”Ada undang-undang tentang perlindungan saksi dan pelapor. Orang yang melapor itu kan akan diperiksa sebagai saksi, jadi tolong jangan Anda tanyakan hal itu,” tegasnya.
Pemerintah memastikan bahwa seluruh prosedur proses hukum yang dijalankan Bareskrim Polri—termasuk penetapan status tersangka terhadap tiga perwira tinggi Polri dan tindakan penahanan—telah sesuai dengan koridor Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KUHP, serta UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
