BERITAPERS, Makassar — Fenomena viral di media sosial yang menampilkan momen mantan Presiden Joko Widodo memungut ijazahnya yang terjatuh belakangan menjadi perhatian publik. Beragam respons bermunculan, mulai dari ungkapan simpati hingga pujian terhadap sisi humanis peristiwa tersebut. Namun, di tengah ramainya perhatian masyarakat terhadap fenomena tersebut, muncul kritik dari kalangan akademisi muda mengenai pentingnya menempatkan persoalan nasional berdasarkan skala prioritas yang lebih substantif.
Kritik tersebut disampaikan Adrian Alfaridzi, Mahasiswa Semester 7 Teknik Pertambangan Universitas Muslim Indonesia. Menurutnya, kecenderungan diskursus publik yang mudah teralihkan oleh peristiwa simbolis dan emosional berpotensi melemahkan fungsi pengawasan masyarakat terhadap berbagai kebijakan serta persoalan sistemik yang memiliki dampak lebih luas terhadap kehidupan masyarakat.
“Kita tidak boleh membiarkan ruang diskusi publik habis hanya untuk merespons hal-hal biasa yang dibesar-besarkan secara emosional, sementara negara ini sedang menghadapi tantangan riil yang mendesak. Konsentrasi kita harus dikembalikan pada kebijakan publik, kelestarian lingkungan, dan akuntabilitas tata kelola,” ujar Adrian Alfaridzi dalam keterangan tertulisnya.
Ia kemudian menyoroti persoalan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sepanjang tahun 2026 yang dinilai masih menyisakan tantangan besar. Berdasarkan data pemantauan lingkungan hingga paruh kedua tahun 2026, akumulasi luas lahan yang terbakar di Indonesia telah mencapai ratusan ribu hektare. Bahkan, data Nusantara Atlas mencatat luasan wilayah terdampak yang masif, disertai kemunculan ribuan titik panas di area konsesi korporasi maupun kawasan taman nasional.
Dampak karhutla tersebut tidak hanya berkaitan dengan kerusakan lingkungan, tetapi juga berpengaruh terhadap kesehatan dan perekonomian masyarakat. Kabut asap beracun disebut memicu peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di wilayah Kalimantan dan Sumatra, sekaligus menimbulkan kerugian ekonomi hingga ratusan triliun rupiah.
Anda Mungkin Menyukai Berita ini
Sebagai mahasiswa teknik, Adrian memandang persoalan degradasi lingkungan dan ancaman terhadap ruang hidup masyarakat akibat karhutla sebagai isu yang memiliki urgensi tinggi dan perlu mendapatkan pengawalan serius. Menurutnya, persoalan tersebut semestinya memperoleh perhatian lebih besar dibandingkan dinamika konten viral yang hanya bersifat sementara.
Selain persoalan lingkungan, ia juga menyoroti pentingnya pengawasan masyarakat terhadap tata kelola program strategis nasional. Salah satu yang menjadi perhatian adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola Badan Gizi Nasional untuk tahun anggaran 2026 dan saat ini menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya di lapangan.
Sejumlah aspek yang dinilai membutuhkan perhatian meliputi pembenahan standardisasi operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mitigasi risiko keamanan pangan guna mencegah kasus keracunan, hingga transparansi rantai pasok bahan baku lokal. Hal tersebut dinilai penting agar pelaksanaan program tidak hanya memenuhi tujuan pemenuhan gizi, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap perekonomian masyarakat desa.
Melalui rilis tersebut, Adrian Alfaridzi mengajak masyarakat, khususnya generasi muda dan kalangan media, untuk kembali meluruskan cara pandang dalam menentukan skala prioritas persoalan publik. Ia menilai bahwa menggeser perhatian dari sentimen emosional terhadap individu menuju substansi kebijakan struktural merupakan salah satu langkah penting dalam membangun kedewasaan bangsa.
Menurutnya, masyarakat perlu lebih cermat dalam memilah fenomena yang sekadar memiliki nilai human interest dengan persoalan fundamental yang berpengaruh terhadap masa depan ekologi, tata kelola pemerintahan, serta kesejahteraan masyarakat Indonesia. (*)
