BERITAPERS || PINRANG – Sabtu, 14 November 2026. Penanganan kasus dugaan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang menyeret Hadaria (48), warga Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, kembali menjadi sorotan. Perkara yang terungkap pada 2025 dengan barang bukti dua unit kendaraan dan satu unit mobil tangki bermuatan sekitar 8 ton solar subsidi tersebut hingga kini masih menyisakan tanda tanya besar.
Publik mempertanyakan sejauh mana proses hukum perkara tersebut berjalan, bagaimana perkembangan penyidikannya, serta di mana keberadaan barang bukti yang sebelumnya diamankan aparat penegak hukum.
Ketidakjelasan informasi mengenai perkembangan perkara ini memunculkan desakan agar aparat kepolisian memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat. Sebab, penanganan kasus yang berkaitan dengan penyalahgunaan BBM bersubsidi menyangkut kepentingan publik dan pengelolaan sumber daya yang mendapat subsidi negara.
Ketua LIDIK PRO Kabupaten Pinrang, Rusdianto, SE., SH., menegaskan bahwa pihaknya meminta adanya kejelasan dan transparansi menyeluruh terhadap penanganan perkara tersebut.
Menurut Rusdianto, aparat penegak hukum harus menjelaskan status hukum perkara, tahapan penyidikan, pihak-pihak yang telah diperiksa, serta keberadaan seluruh barang bukti yang berkaitan dengan kasus tersebut.
Anda Mungkin Menyukai Berita ini
“Kami mempertanyakan, sebenarnya sampai di mana penanganan kasus ini? Bagaimana status hukumnya, bagaimana perkembangan penyidikannya, dan di mana keberadaan dua unit kendaraan serta mobil tangki yang sebelumnya diamankan bersama muatan sekitar 8 ton solar subsidi tersebut? Jangan sampai perkara sebesar ini justru tidak memiliki kejelasan di hadapan publik,” tegas Rusdianto.
Ia menilai, keterbukaan informasi menjadi penting untuk menghindari berkembangnya spekulasi di tengah masyarakat. Apalagi, perkara tersebut berkaitan dengan BBM bersubsidi yang seharusnya disalurkan kepada kelompok masyarakat yang berhak.
LIDIK PRO Kabupaten Pinrang juga mendesak Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulawesi Selatan, khususnya Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter), agar melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penanganan perkara tersebut.
Bahkan, LIDIK PRO meminta Polda Sulsel mempertimbangkan pengambilalihan penanganan kasus apabila ditemukan alasan hukum dan kebutuhan objektif untuk memastikan proses penyidikan berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel.
Desakan tersebut tidak hanya menyangkut perkara Hadaria, tetapi juga sejumlah dugaan penyimpangan distribusi dan penyalahgunaan BBM bersubsidi di Kabupaten Pinrang, termasuk laporan-laporan yang sebelumnya telah disampaikan LIDIK PRO kepada aparat penegak hukum.
“Kami meminta Polda Sulsel tidak tinggal diam. Lakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap perkara ini, termasuk menelusuri alur distribusi BBM, status barang bukti, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain apabila memang ditemukan indikasi dan bukti yang mengarah ke sana. Semua harus diuji berdasarkan fakta hukum, bukan dibiarkan menjadi tanda tanya,” lanjut Rusdianto.
Ia juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap distribusi solar subsidi di sejumlah SPBU dan APMS di Kabupaten Pinrang. Menurutnya, dugaan praktik penyimpangan distribusi BBM bersubsidi harus ditangani secara serius agar tidak merugikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Solar subsidi itu hak masyarakat yang memenuhi persyaratan, terutama petani, pekebun, nelayan, pelaku UMKM, dan sektor produktif lainnya. Bukan untuk dijadikan komoditas bisnis ilegal oleh pihak-pihak yang ingin mencari keuntungan dengan mengorbankan kepentingan rakyat,” ujarnya.
Rusdianto menegaskan, LIDIK PRO tidak bermaksud menghakimi pihak mana pun. Namun, sebagai lembaga kontrol sosial, pihaknya berkepentingan memastikan setiap laporan dan dugaan pelanggaran hukum ditindaklanjuti secara objektif.
“Kami tidak meminta siapa pun untuk dihukum tanpa proses hukum. Yang kami tuntut adalah kejelasan, transparansi, dan penegakan hukum tanpa tebang pilih. Jika memang tidak ditemukan pelanggaran, sampaikan secara terbuka. Namun, apabila terdapat unsur pidana dan bukti yang cukup, proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap penegakan hukum,” tandasnya.
LIDIK PRO Kabupaten Pinrang berharap Polda Sulsel segera memberikan perhatian serius terhadap persoalan ini. Kejelasan status perkara, pertanggungjawaban atas pengelolaan barang bukti, serta kepastian tindak lanjut laporan masyarakat menjadi hal penting yang harus dijawab oleh aparat penegak hukum.
Sebab, penegakan hukum bukan hanya tentang mengungkap sebuah perkara, tetapi juga memastikan setiap proses berjalan transparan, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. (MLP)
