BERITAPERS || Takalar — Sejumlah informasi yang beredar terkait pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) desa di Kabupaten Takalar dinilai keliru dan perlu diluruskan.
Pasalnya, terdapat beberapa kesalahan persepsi mengenai sumber anggaran dan pelaksanaan kegiatan tersebut.
Pertama, kegiatan Bimtek yang dimaksud tidak bersumber dari Dana Desa (DD), melainkan dari Alokasi Dana Desa (ADD). Penegasan ini disampaikan untuk meluruskan kekeliruan sebagian pihak yang belum memahami perbedaan antara DD dan ADD.
“Dana Desa (DD) merupakan kucuran dana dari pemerintah pusat, sedangkan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah bagian dari pendapatan daerah yang dibagikan ke setiap desa,” jelas Majarre Ketua Bidang Kepemudaan Desa Bersatu Sulawesi Selatan
Kedua, isu yang menyebut anggaran pelaksanaan Bimtek Karang Taruna sebesar Rp10 juta per desa juga dibantah. Menurut klarifikasi yang diterima, anggaran sebenarnya hanya sebesar Rp6 juta, dan itu pun dialokasikan untuk tiga perwakilan dari masing-masing desa, yakni kepala desa, sekretaris desa, dan ketua BPD.
“Jadi informasi bahwa setiap desa mengeluarkan Rp10 juta itu tidak benar. Jumlahnya hanya Rp6 juta dan digunakan untuk kebutuhan tiga peserta dari desa,” tegasnya.
Ketiga, tudingan bahwa Karang Taruna tidak boleh menyelenggarakan Bimtek atau pelatihan yang menyangkut kegiatan desa juga dianggap tidak berdasar.
“Tidak benar jika dikatakan haram atau dilarang. Kegiatan Bimtek yang menyangkut penyusunan RPJMD justru bersifat urgen dan penting dilaksanakan. Ini bagian dari upaya menyesuaikan arah pembangunan desa dengan regulasi baru RPJMD Kabupaten Takalar,” ujarnya.
Keempat, terkait pernyataan bahwa anggaran pelatihan tersebut tidak tercantum dalam APBDes, hal itu juga dibantah. Berdasarkan data yang ada, setiap desa telah menganggarkan kegiatan ini melalui APBDes Perubahan tahun 2025.
Anda Mungkin Menyukai Berita ini
Dengan demikian, masyarakat diimbau untuk tidak mudah mempercayai informasi yang tidak jelas sumbernya, terutama yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman terkait pengelolaan keuangan desa, tegas Majarre panggilan akrabnya.
