BERITAPERS – Maros, Sabtu (18 Oktober 2025) — Lembaga Investigasi Mendidik Pro Rakyat (LIDIK PRO) Kabupaten Maros mendesak Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk segera melakukan pemeriksaan lapangan terhadap dugaan kejanggalan pembayaran pajak restoran Putri Bakery & Cake – The Saund Urban Resto and Coffee di Kecamatan Lau.
Tim investigasi LIDIK PRO menemukan indikasi bahwa restoran tersebut hanya membayar pajak sekitar Rp 300 ribu per bulan, angka yang dinilai sangat kecil dibandingkan dengan tingkat aktivitas usaha dan ramainya pengunjung setiap hari.
Ketua DPD LIDIK PRO Maros, Ismar, SH, menilai Bapenda perlu turun langsung ke lapangan untuk memastikan tidak terjadi kebocoran potensi pendapatan daerah.
“Restoran dengan kapasitas besar dan pengunjung padat tidak mungkin pajaknya hanya tiga ratus ribu. Kami minta Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah segera turun untuk mengecek kondisi riil agar publik tahu angka sebenarnya,” tegas Ismar.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah Bapenda Maros, Ilhamsyah Ruslan, S.STP, menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan penelusuran data wajib pajak dan pemeriksaan langsung di lokasi usaha.
“Kami akan verifikasi data pelaporan pajak dan membandingkannya dengan kondisi di lapangan. Jika ditemukan ketidaksesuaian antara omzet dan nilai pajak yang disetor, tentu akan ada langkah penyesuaian sesuai ketentuan,” ujar Ilhamsyah.
Ia menambahkan, Bapenda Maros berkomitmen menjaga transparansi dan memastikan semua wajib pajak, termasuk pelaku usaha restoran dan kafe, memenuhi kewajiban sesuai peraturan daerah yang berlaku.
Anda Mungkin Menyukai Berita ini
“Pajak restoran merupakan salah satu sumber utama PAD. Kami terus meningkatkan pengawasan agar tidak ada potensi kebocoran yang merugikan daerah,” tambahnya.
LIDIK PRO Maros menegaskan akan terus mengawal perkembangan kasus ini dan siap membawa ke tingkat provinsi jika tidak ada tindak lanjut nyata dalam waktu dekat.
“Kami akan pantau hasil pemeriksaannya. Publik berhak tahu berapa sebenarnya kontribusi pajak dari usaha tersebut,” tutup Ismar.
Sebagai bentuk pengawasan publik, LIDIK PRO juga mendorong Komisi II DPRD Kabupaten Maros untuk melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan memanggil pihak-pihak terkait, termasuk Bapenda Maros dan pengelola Putri Bakery & Cake.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan transparansi pengelolaan pajak daerah serta mendorong perbaikan sistem pengawasan terhadap potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sektor usaha restoran dan kafe.
