BERITAPERS || JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmen kuat pemerintah dalam menegakkan integritas dan transparansi di sektor keuangan negara. Ia memastikan akan melakukan “bersih-bersih besar-besaran” terhadap praktik mafia dan penyimpangan yang masih terjadi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Pernyataan tegas itu disampaikan Purbaya dalam acara talkshow “Setahun Pemerintahan Prabowo–Gibran” yang disiarkan oleh Metro TV, Senin (21/10/2025). Dalam kesempatan tersebut, ia menyoroti persoalan serius terkait praktik penyelundupan dan manipulasi pajak yang telah lama merugikan keuangan negara dan mencederai kepercayaan publik terhadap institusi fiskal.
“Barang-barang selundupan saya tutup, yang suka main selundupan saya tangkap. Sebentar lagi akan ada penangkapan besar-besaran,” tegas Purbaya di hadapan publik.
Menurutnya, operasi penindakan kali ini tidak akan bersifat simbolik, melainkan akan dilakukan secara sistematis, menyeluruh, dan berkelanjutan. Fokus utama akan diarahkan pada tiga sektor strategis, yaitu rokok, tekstil, dan baja, yang selama ini dinilai menjadi sumber terbesar praktik penyelundupan dan manipulasi dokumen ekspor-impor.
Purbaya tidak menutup mata terhadap adanya oknum aparat di internal Kementerian Keuangan, khususnya di Direktorat Bea Cukai, yang diduga terlibat dalam praktik ilegal. Ia menyebut bahwa sebagian kasus penyelundupan justru terjadi karena adanya kerja sama gelap antara pelaku usaha nakal dan petugas lapangan.
“Banyak barang ilegal masuk karena orang Bea Cukai-nya tidak benar kerjanya,” ujarnya tanpa tedeng aling-aling.
Purbaya menegaskan, langkah pembenahan ini akan dilakukan tanpa pandang bulu. Ia memastikan, siapa pun yang terbukti terlibat, baik dari kalangan pegawai biasa hingga pejabat tinggi, akan dikenai sanksi hukum dan administratif yang tegas.
“Dirjen Bea Cukai saya bintang tiga, kalau backing-nya bintang empat, kita lapor ke Presiden,” ucapnya tegas, menandakan keseriusan pemerintah dalam membongkar praktik-praktik kotor di tubuh lembaga negara.
Langkah “bersih-bersih” yang digagas Purbaya merupakan bagian dari agenda reformasi fiskal dan penguatan tata kelola keuangan negara di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Anda Mungkin Menyukai Berita ini
Purbaya menilai, kebocoran penerimaan negara akibat praktik penyelundupan dan penghindaran pajak tidak hanya merugikan fiskal nasional, tetapi juga menghambat pemerataan ekonomi dan keadilan sosial. Oleh karena itu, ia mendorong seluruh jajaran Kementerian Keuangan untuk bekerja dengan penuh integritas dan profesionalitas.
“Negara tidak boleh kalah oleh mafia. Setiap rupiah pajak dan bea yang seharusnya masuk ke kas negara, harus kita amankan demi kepentingan rakyat,” tegasnya.
Selain melakukan penindakan hukum, Purbaya juga menginstruksikan agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan dan digitalisasi pelayanan, guna menutup celah-celah korupsi dan manipulasi data yang kerap dimanfaatkan oleh oknum tertentu.
Kebijakan keras Menteri Keuangan ini disambut positif oleh berbagai kalangan, termasuk pelaku industri yang selama ini merasa dirugikan oleh masuknya barang-barang ilegal. Pengamat ekonomi juga menilai langkah tersebut sebagai bentuk keberanian pemerintah untuk memulihkan integritas lembaga fiskal serta memperkuat kepercayaan investor terhadap sistem ekonomi nasional.
Langkah Purbaya juga dinilai sejalan dengan semangat pemerintahan Prabowo–Gibran yang menempatkan pemberantasan mafia ekonomi sebagai prioritas nasional.
Dengan gaya komunikasinya yang lugas dan tanpa kompromi, Purbaya Yudhi Sadewa kini menjadi simbol ketegasan dalam upaya membersihkan kementeriannya dari praktik kotor yang telah lama mencoreng citra institusi keuangan negara.
