BERITAPERS || PAREPARE – Selasa, 21 April 2026. RSUD Andi Makkasau menerima kunjungan resmi dari Tim Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penerapan Manajemen Risiko di lingkungan rumah sakit.
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penguatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), sekaligus tindak lanjut atas amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2025. Bimtek dijadwalkan berlangsung selama 10 hari kerja, mulai 13 April hingga 24 April 2026.
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan, Rasono, melalui surat tugas resmi menegaskan bahwa kegiatan ini memiliki peran strategis dalam meningkatkan kapasitas organisasi, khususnya dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko yang berpotensi memengaruhi kinerja pelayanan publik di sektor kesehatan.
“Penerapan manajemen risiko yang efektif menjadi fondasi penting dalam menciptakan tata kelola organisasi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil,” demikian substansi dalam penugasan tersebut.
Seluruh pembiayaan kegiatan Bimtek ini dibebankan pada anggaran Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan sebagai bentuk komitmen dalam mendukung penguatan sistem pengendalian internal pemerintah daerah.
Anda Mungkin Menyukai Berita ini
Selain aspek teknis, BPKP juga menekankan pentingnya integritas selama pelaksanaan kegiatan. Seluruh personel yang terlibat diwajibkan menjunjung tinggi kode etik dengan tidak menerima maupun meminta gratifikasi, suap, atau bentuk pemberian lainnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Direktur RSUD Andi Makkasau, dr. Hj. Renny Anggraeni, menegaskan komitmen institusi dalam mendukung penuh implementasi manajemen risiko di seluruh lini pelayanan rumah sakit.
“Kegiatan ini sangat penting sebagai bagian dari transformasi tata kelola rumah sakit yang lebih profesional dan akuntabel. Kami berkomitmen untuk mengintegrasikan manajemen risiko dalam setiap proses pelayanan, sehingga dapat meminimalkan potensi kesalahan serta meningkatkan keselamatan pasien,” tegas dr. Renny Anggraeni.
Ia juga menambahkan bahwa pendampingan dari BPKP menjadi langkah strategis dalam memastikan standar pelayanan yang lebih baik dan berkelanjutan.
“Dengan dukungan BPKP, kami berharap sistem pengendalian internal semakin kuat, sehingga RSUD Andi Makkasau mampu memberikan layanan kesehatan yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,” lanjutnya.
Manajemen RSUD Andi Makkasau berharap, melalui kegiatan ini, implementasi manajemen risiko dapat berjalan secara berkelanjutan dan terintegrasi di seluruh lini organisasi. Tembusan kegiatan juga telah disampaikan kepada instansi terkait, termasuk Inspektorat dan Dinas Kesehatan Kota Parepare, sebagai bagian dari transparansi dan sinergi antar lembaga. (MLP)
