Beritapers.com, Makassar- Ikatan Solidaritas Mahasiswa Sulawesi Selatan (ISMS) melontarkan desakan keras kepada Aparat Penegak Hukum (APH) dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi agar segera mengambil alih perhatian terhadap dugaan pungutan liar (pungli) dalam proses seleksi CPNS Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan (FIKK) Universitas Negeri Makassar (UNM).
Ketua ISMS, Nuramin, menegaskan bahwa kasus yang telah menjadi konsumsi publik ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa langkah hukum yang jelas. Menurutnya, rekaman yang beredar dan berbagai informasi yang telah muncul ke publik sudah cukup menjadi alarm bagi negara untuk segera bertindak.
“Jika dugaan ini benar, maka ini bukan sekadar pelanggaran administratif. Ini adalah dugaan praktik yang merusak integritas rekrutmen CPNS dan mencederai kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan tinggi. Karena itu, kami mendesak APH dan Kementerian untuk tidak bersikap pasif,” tegas Nuramin.
ISMS mempertanyakan keseriusan pihak-pihak yang memiliki kewenangan apabila hingga kini belum terlihat langkah yang mampu menjawab keresahan publik secara tuntas. Menurut mereka, publik berhak mengetahui sejauh mana perkembangan penanganan dugaan kasus tersebut.
“Jangan sampai masyarakat menilai bahwa ada pihak-pihak tertentu yang sedang dilindungi. Jangan sampai muncul kesan bahwa perkara ini sengaja dibiarkan mereda seiring berjalannya waktu. Semakin lama tidak ada langkah yang tegas, semakin besar kecurigaan publik terhadap proses penanganannya.”
Anda Mungkin Menyukai Berita ini
ISMS secara tegas meminta Kapolda Sulawesi Selatan untuk memberikan perhatian khusus terhadap kasus ini dan memastikan jajarannya bekerja secara profesional, independen, dan tanpa intervensi dari pihak mana pun.
Di saat yang sama, ISMS juga mendesak Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi untuk segera menurunkan tim pemeriksa guna melakukan investigasi menyeluruh terhadap dugaan yang menyeret nama institusi pendidikan tinggi negeri tersebut.
“Kementerian tidak boleh hanya menjadi penonton. Ketika nama baik perguruan tinggi negeri dipertaruhkan, ketika kepercayaan publik terhadap sistem rekrutmen dipertanyakan, maka kementerian wajib hadir dan mengambil langkah nyata.”
Menurut ISMS, kasus ini merupakan ujian bagi komitmen negara dalam menjaga integritas pendidikan dan sistem penerimaan aparatur sipil negara.
“Kami ingin mengingatkan bahwa masyarakat sedang melihat. Mahasiswa sedang melihat. Publik sedang menunggu. Negara tidak boleh kalah oleh dugaan praktik-praktik yang mencederai rasa keadilan. APH dan Kementerian harus segera turun tangan, membuka seluruh fakta yang ada, dan memastikan tidak ada satu pun pihak yang kebal dari pemeriksaan.”
ISMS menegaskan akan terus mengawal persoalan ini hingga terdapat langkah konkret dari aparat penegak hukum maupun kementerian.
“Jangan biarkan dugaan pungli CPNS FIKK UNM berakhir menjadi sekadar pemberitaan yang ramai sesaat lalu menghilang tanpa kejelasan. Jika negara serius memberantas praktik-praktik kotor dalam rekrutmen, maka inilah saatnya membuktikannya.”
