BERITAPERS || TANJUNG SELOR – Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Ingkong Ala, SE, M.Si, menekankan krusialnya pembangunan infrastruktur yang tepat sasaran, transparan, dan berdampak langsung bagi masyarakat. Penegasan ini ia sampaikan saat menerima audiensi Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulawesi Selatan (Sulsel) di ruang kerjanya, Rabu (16/9/2026).
Pertemuan hangat tersebut menjadi sarana diskusi terbuka mengenai dinamika pembangunan di Kaltara, khususnya kendala infrastruktur di wilayah perbatasan dan pedalaman.
Dalam kesempatan itu, Ingkong Ala bersama pengurus PWI Sulsel mengulas progres pembangunan serta strategi peningkatan kesejahteraan warga di bawah kepemimpinan Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal Arifin Paliwang, SH, M.Hum.
Sorotan utama Wagub tertuju pada indikasi proyek jembatan terbengkalai di sepanjang Jalan Trans Nasional Long Semamu, Kabupaten Malinau. Material besi jembatan tipe Bailey yang dibeli dengan dana APBN sejak 2018–2019 dilaporkan berserakan, dibuang ke lereng gunung, hingga masuk ke aliran sungai.
Realita ini sangat memprihatinkan karena warga pedalaman sangat membutuhkan akses transportasi yang aman dan layak. Infrastruktur yang seharusnya menghubungkan daerah terisolasi justru terkendala masalah pengerjaan dan penanganan material.
“Yang jelas itu sangat merugikan masyarakat. Besinya sudah masuk ke lokasi, dan pusat menganggap bahwa itu sudah dibangun. Tapi buktinya sampai sekarang belum tuntas dibangun!” tegas Ingkong, Rabu (16/9/2026).
Wagub Desak Pemeriksaan Proyek Infrastruktur
Mantan Wakil Bupati Bulungan dua periode (2016–2025) ini juga membeberkan kondisi beberapa proyek jembatan di kawasan Apokayan. Ia mengungkapkan ada jembatan yang kerangkanya sudah terpasang, namun pengerjaannya dinilai asal-asalan sehingga membahayakan keselamatan warga. Beberapa titik yang menjadi perhatiannya meliputi Kecamatan Sungai Boh, Kayan Selatan, Kayan Hulu (Long Nawang), dan Kayan Hilir.
Ingkong menjelaskan bahwa pengerjaan proyek tersebut merupakan ranah Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kaltara di bawah Kementerian Pekerjaan Umum. Oleh sebab itu, ia mendesak Kementerian PU untuk segera turun ke lapangan guna mengevaluasi kinerja kontraktor pelaksana.
Anda Mungkin Menyukai Berita ini
“Kalau memang tidak beres, tidak dibangun, malah dibuang, ya tentu itu ada kerugian negara. Kalau bisa lapor ke polisi, diviralkan, kalau boleh sampai ke Presiden lah melaporkan!” tegasnya.
Ia menambahkan, dugaan kerugian negara harus diproses secara hukum oleh lembaga berwenang. Baginya, sanksi administratif bagi kontraktor tidaklah cukup jika hasil pekerjaan tetap menelantarkan kebutuhan masyarakat.
Pembangunan Kaltara Harus Berpihak pada Rakyat
Selain persoalan jembatan mangkrak, dialog tersebut juga membahas arah pembangunan Kaltara secara umum. Sebagai wilayah perbatasan dengan tantangan geografis yang berat, aksesibilitas konektivitas menjadi kunci utama dalam mendorong pelayanan publik dan roda ekonomi warga.
Ingkong Ala menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak boleh hanya diukur dari besarnya penyerapan anggaran, melainkan dari manfaat nyata yang dirasakan rakyat. Karena itu, fungsi pengawasan, evaluasi, dan tanggung jawab pelaksana harus diperketat.
Prinsip ini beriringan dengan peran vital pers dalam menyajikan informasi publik yang objektif, mengawal aspirasi warga, serta mendorong transparansi pembangunan daerah.
Delegasi PWI Sulsel dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Kehormatan PWI Sulsel sekaligus wartawan senior dan Tokoh Pers versi Dewan Pers, Dr. H. M. Dahlan Abubakar, M.Hum. Ia hadir bersama Bendahara PWI Sulsel/Direktur Utama PT Pedoman Rakyat Utama, James Wehantouw, serta Dewan Redaksi Pedomanrakyat.co.id, Muh. Thalib Ramadhan (Ramzy).
Kehadiran Dahlan Abubakar semakin mempererat sinergi dan komunikasi antara insan pers dengan pemerintah daerah. Pengalaman panjangnya di dunia jurnalistik membawa dorongan kuat bagi terciptanya industri pers yang profesional, berintegritas, dan berpihak pada publik.
Dalam pengawalan pembangunan, pers bertanggung jawab menyajikan berita berbasis fakta, memberikan hak jawab berimbang, serta mengawal isu-isu strategis warga—terutama saat mengulas dugaan penyimpangan anggaran negara.
BPJN Kaltara Siapkan Verifikasi Lapangan
Mengutip laporan Detikkalimantan, Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan BPJN Kaltara, Dani Wiranto, menyatakan pihaknya bakal mengecek langsung lokasi proyek jembatan yang dipersoalkan.
“Saya mau ke lapangan dulu, cek lokasi sesuai koordinat yang disampaikan,” kata Dani lewat pesan singkat, Senin (14/9/2026).
Verifikasi lapangan ini diharapkan dapat memberikan kepastian terkait keberadaan material, progres fisik, dan kesesuaian pengerjaan dengan perencanaan awal. Hasil inspeksi tersebut akan menjadi pijakan bagi instansi terkait dalam mengambil tindakan tegas.
Audiensi Wagub Kaltara bersama jajaran PWI Sulsel mempertegas pentingnya keterbukaan informasi. Di tengah percepatan pembangunan perbatasan, seluruh proyek fisik wajib dikelola secara akuntabel agar dampaknya benar-benar dapat dirasakan masyarakat pelosok. (*)
