BERITAPERS || MAKASSAR — Forum Pemuda & Mahasiswa Hukum (FORPMAHUM) menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Fly Over Jalan A.P. Pettarani, Kota Makassar, Senin (26/10/2026). Aksi ini digelar sebagai bentuk penyampaian aspirasi publik terkait sorotan tajam terhadap kepemimpinan Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Sulawesi Selatan.
Dalam orasinya, FORPMAHUM mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) Pusat agar tidak bersikap pasif dalam menyikapi persoalan yang melibatkan pejabat daerah, serta menuntut adanya pemeriksaan etik yang objektif dan transparan.
FORPMAHUM menilai bahwa setiap jabatan publik senantiasa melekat dengan tanggung jawab moral, integritas, dan kepatutan. Oleh karena itu, berbagai persoalan yang berpotensi mencederai etika birokrasi dan kepentingan institusi wajib ditangani secara objektif melalui mekanisme pengawasan yang berwenang.
Jenderal Lapangan FORPMAHUM, Rahmatullah, dalam pernyataan penutupnya menegaskan bahwa pihaknya tidak bermaksud menghakimi atau menyatakan pihak tertentu terbukti bersalah. Segala bentuk pemeriksaan harus didasarkan pada bukti valid dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
Meski demikian, FORPMAHUM menyampaikan enam poin tuntutan tegas kepada instansi terkait:
Anda Mungkin Menyukai Berita ini
- Mendesak Klarifikasi Resmi: Meminta Kepala KPPG Sulawesi Selatan memberikan penjelasan terbuka atas sorotan publik terkait kepatutan jabatan dan integritas institusi.
- Evaluasi BGN Pusat: Mendesak BGN Pusat untuk aktif melakukan pemantauan, pengawasan, serta evaluasi sesuai kewenangan kelembagaan.
- Pemeriksaan Objektif: Mendorong investigasi dan pemeriksaan etik yang independen apabila ditemukan informasi awal serta bukti yang memadai.
- Tanpa Perlakuan Istimewa: Memastikan proses pemeriksaan berjalan bersih dari segala bentuk intervensi maupun proteksi jabatan (impunity).
- Transparansi Informasi: Meminta agar hasil penanganan dan tindak lanjut disampaikan secara terbuka kepada publik sesuai koridor hukum yang berlaku.
- Sanksi Tegas: Memastikan setiap pelanggaran aturan kepegawaian atau etika yang terbukti agar ditindaklanjuti secara tegas.
Sebagai bentuk konsistensi pengawalan kasus, Rahmatullah menegaskan bahwa FORPMAHUM akan kembali turun ke jalan dengan konsentrasi massa yang lebih besar pada Jumat, 30 Oktober 2026 mendatang. Aksi lanjutan tersebut akan digelar apabila tidak ada tanggapan dan langkah konkret dari pihak berwenang.
”Persoalan ini tidak cukup dijawab dengan sikap diam. Kami akan terus mengawal aspirasi ini melalui jalur konstitusional demi menjaga kepercayaan publik terhadap integritas penyelenggara negara di Sulawesi Selatan,” pungkas Rahmatullah
