Beritapers.com, Makassar – Gerakan Aktivis Mahasiswa (GAM) menyoroti dugaan konflik agraria yang melibatkan PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) Tbk di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel). Persoalan ini berkaitan dengan penguasaan dan aktivitas penimbunan lahan yang diklaim sebagai milik ahli waris.
Lahan yang menjadi sorotan tersebut berada di Jalan Manunggal 22, Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Makassar. GAM meminta persoalan itu mendapat perhatian serius, terutama terkait kejelasan status kepemilikan dan dasar penguasaan tanah.
Jenderal lapangan GAM, Atom, mengatakan kejelasan dokumen kepemilikan menjadi hal penting untuk menelusuri duduk perkara sengketa lahan tersebut dalam orasinya didepan kantor DPRD Sulawesi-Selatan, Senin (26/10/2026) pukul 14.00 Wita.
“Kejelasan dokumen kepemilikan dan dasar penguasaan lahan menjadi hal penting untuk memastikan persoalan tersebut dapat ditangani sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ucap Atom.
Selain status kepemilikan, GAM juga menyoroti aktivitas penimbunan lahan di lokasi tersebut. Menurut mereka, aktivitas itu perlu ditelusuri untuk memastikan tidak ada pihak yang dirugikan dalam persoalan yang masih memerlukan kejelasan tersebut.
Anda Mungkin Menyukai Berita ini
Atom berharap penanganan dugaan konflik agraria itu dilakukan secara transparan dengan melibatkan seluruh pihak terkait. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengungkap fakta dan memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
“Langkah tersebut diperlukan untuk mengungkap duduk perkara serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang berkepentingan,” bebernya.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari PT GMTD Tbk terkait sorotan GAM tersebut. Kejelasan status kepemilikan dan dasar penguasaan lahan itu juga masih memerlukan klarifikasi dari pihak-pihak terkait.
GAM berharap instansi berwenang menelusuri persoalan tersebut secara objektif berdasarkan dokumen dan bukti yang ada. Penyelesaian melalui mekanisme hukum diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.
(Rudy).
