BERITAPERS, Makassar – Memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-98 pada Rabu, 28 Oktober 2026, Dewan Pengurus Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Kota Makassar menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Balai Kota Makassar. Dalam aksi tersebut, GMNI menyoroti persoalan kriminalitas jalanan yang melibatkan anak di bawah umur serta mendesak pemerintah kota mengambil langkah konkret dalam pembinaan generasi muda.
GMNI Makassar menilai fenomena perang kelompok, tawuran, dan pembegalan yang mereka soroti sepanjang 2026 menunjukkan perlunya penanganan yang lebih terarah. Menurut organisasi mahasiswa tersebut, persoalan ini tidak cukup diselesaikan melalui penindakan, tetapi juga membutuhkan perhatian terhadap faktor sosial dan penyediaan ruang bagi anak muda untuk menyalurkan energi secara positif.
“Sepanjang perjalanan tahun 2026, kita terus disuguhkan dengan berita tawuran dan kekerasan jalanan. Ironis, wajah masa depan Makassar justru diwarnai oleh kriminalitas anak di bawah umur karena hilangnya ruang penyaluran energi positif. Kami menuntut Pemerintah Kota Makassar segera mengambil kebijakan yang cepat, taktis, dan terukur!” tegas Jenderal Lapangan GMNI Makassar, Bung Roy dalam orasinya.
Selain menyoroti kriminalitas jalanan, GMNI Makassar juga mempersoalkan surat permohonan audiensi yang sebelumnya diajukan kepada Pemerintah Kota Makassar. Berdasarkan keterangan dalam rilis GMNI, surat tersebut belum memperoleh tindak lanjut atau disposisi dari Wali Kota Makassar hingga aksi berlangsung.
GMNI menyebut permohonan audiensi itu dimaksudkan untuk menyampaikan sejumlah usulan penanganan kriminalitas jalanan, termasuk langkah pencegahan, pembinaan, serta pendekatan yang dapat memberikan efek jera secara mendidik tanpa mengabaikan masa depan anak.
Anda Mungkin Menyukai Berita ini
Atas kondisi tersebut, GMNI Makassar menilai pemerintah kota perlu memberikan perhatian lebih serius terhadap persoalan keamanan, pembinaan pemuda, dan perlindungan anak. Organisasi tersebut juga mendorong evaluasi terhadap perangkat daerah yang memiliki tanggung jawab dalam bidang terkait.
Dalam aksinya, GMNI Kota Makassar menyampaikan tiga tuntutan. Pertama, mendesak Wali Kota Makassar menemui mahasiswa untuk menjelaskan rancangan penanganan kriminalitas anak. Kedua, meminta Pemerintah Kota Makassar segera menyusun kebijakan yang terukur untuk menangani akar persoalan kriminalitas jalanan dan perang kelompok. Ketiga, mendesak evaluasi menyeluruh terhadap kinerja dinas terkait pembinaan pemuda dan perlindungan anak.
GMNI Makassar menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut. Mereka juga memperingatkan akan mengerahkan massa aksi dalam jumlah lebih besar apabila tuntutan mereka tidak mendapat tindak lanjut dari pemerintah kota.
Berdasarkan keterangan dalam rilis, aksi tersebut diterima oleh perwakilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Makassar.
Melalui momentum Hari Sumpah Pemuda, GMNI Makassar berharap pemerintah daerah memberikan perhatian terhadap persoalan yang dihadapi generasi muda, termasuk melalui kebijakan pencegahan, pembinaan, dan perlindungan anak yang terarah serta dapat dievaluasi. (*)
