BERITAPERS, Konawe Selatan — Konsorsium Pemuda Peduli Lingkungan Konawe Selatan (KPPLK) mendesak Komisi III DPRD Kabupaten Konawe Selatan segera memanggil PT Generasi Agung Perkasa (GAP) dan PT Sentratama melalui mekanisme Rapat Dengar Pendapat (RDP). Desakan tersebut berkaitan dengan sejumlah dugaan persoalan lingkungan dan aktivitas pertambangan di Desa Watumbohoti, Kecamatan Palangga Selatan.
Desakan tersebut disampaikan melalui pernyataan sikap dan tuntutan aksi yang disampaikan oleh Penanggung Jawab Aksi, Asrul Rahmani, pada Selasa (10/11/2026).
Dalam tuntutannya, KPPLK menyoroti sejumlah persoalan serius, mulai dari dugaan kerusakan saluran irigasi persawahan, penggunaan jalan usaha tani sebagai jalur hauling, hingga dugaan perubahan alur kali yang diduga berkaitan dengan aktivitas pertambangan.
KPPLK menegaskan bahwa DPRD tidak boleh hanya menerima aspirasi masyarakat tanpa memberikan tindak lanjut terhadap persoalan yang terjadi di lapangan. Komisi III diminta menjalankan fungsi pengawasannya dengan memanggil pihak perusahaan serta instansi teknis terkait guna mengungkap seluruh persoalan secara terbuka.
Anda Mungkin Menyukai Berita ini
“Jangan jadikan RDP sebagai panggung formalitas. Kami tidak butuh sekadar rapat dan dokumentasi. Kami menuntut pemeriksaan nyata, kejelasan tanggung jawab, dan tindakan tegas apabila ditemukan pelanggaran,” tegas KPPLK.
Selain mendesak DPRD, KPPLK juga meminta pemerintah turun langsung melakukan pemeriksaan terhadap perizinan, dokumen lingkungan, kesesuaian tata ruang, serta kondisi jalan usaha tani, saluran irigasi, dan alur kali yang dipersoalkan masyarakat.
KPPLK turut mengingatkan agar kepentingan masyarakat, khususnya para petani, tidak dikorbankan demi kepentingan aktivitas pertambangan. Menurut mereka, jalan usaha tani dibangun untuk menunjang kepentingan petani, bukan digunakan secara semena-mena untuk mendukung operasional perusahaan.
Begitu pula dengan saluran irigasi dan aliran kali yang memiliki keterkaitan langsung dengan kehidupan serta sumber penghidupan masyarakat setempat.
Apabila ditemukan pelanggaran, KPPLK mendesak instansi berwenang menjatuhkan tindakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, termasuk kewajiban pemulihan lingkungan serta pertanggungjawaban atas kerugian yang terbukti.
KPPLK menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut hingga DPRD dan pemerintah memberikan kepastian penyelesaian terhadap berbagai tuntutan yang telah disampaikan.
“Investasi boleh berjalan, tetapi jangan mengorbankan hak rakyat. Hukum jangan hanya tajam kepada masyarakat kecil, sementara dugaan pelanggaran oleh perusahaan dibiarkan tanpa kejelasan!” tegas KPPLK. (*)
Laporan: Syamsir
