Beritapers.com, Jakarta – Guru Besar Sosiologi Hukum Universitas Trisakti, Prof. Trubus Rahardiansah, menegaskan penyidik harus memenuhi persyaratan alat bukti baru yang berbeda dan berkaitan dengan materi perkara sebelum kembali menetapkan seseorang sebagai tersangka.
Ketentuan tersebut menjadi penting dalam proses praperadilan kedua yang diajukan mantan Pj Gubernur Sulawesi Selatan, Bahtiar Baharuddin, terkait kasus pengadaan bibit nanas di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (DTPHBun) Sulsel Tahun Anggaran 2024.
Trubus menyampaikan pandangan tersebut di Jakarta, Jumat (30/10/2026). Dia merujuk pada Pasal 2 angka 3 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan.
Dalam ketentuan itu disebutkan bahwa putusan praperadilan yang mengabulkan permohonan tidak sahnya penetapan tersangka tidak menghilangkan kewenangan penyidik untuk kembali menetapkan seseorang sebagai tersangka. Namun, penyidik harus terlebih dahulu memenuhi paling sedikit dua alat bukti baru yang sah, berbeda dari alat bukti sebelumnya, dan berkaitan dengan materi perkara.
“Putusan praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit dua alat bukti baru yang sah, berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara,” ujar Trubus.
Anda Mungkin Menyukai Berita ini
Dia menjelaskan, dalam praperadilan sebelumnya, hakim telah membatalkan penetapan tersangka terhadap Bahtiar. Salah satu pertimbangan utamanya berkaitan dengan keabsahan alat bukti yang digunakan penyidik kejaksaan, baik berupa surat, keterangan saksi, maupun bukti elektronik.
Menurut Trubus, putusan tersebut harus menjadi perhatian penyidik ketika kembali menetapkan seseorang sebagai tersangka. Sebab, alat bukti yang sebelumnya dinilai tidak sah tidak dapat begitu saja digunakan kembali untuk mendasari penetapan tersangka kedua kalinya.
Trubus kemudian menguraikan dua persyaratan utama yang harus dipenuhi penyidik. Pertama, alat bukti yang diajukan harus benar-benar baru dan berbeda dari alat bukti sebelumnya, baik berupa surat, keterangan saksi, maupun bukti elektronik.
Kedua, alat bukti baru tersebut harus memiliki keterkaitan dengan materi perkara. Dengan demikian, penyidik tidak bisa sekadar menghadirkan alat bukti tambahan tanpa menunjukkan relevansinya dengan perkara yang sedang ditangani.
“Makanya hakim praperadilannya harus jeli dan cermat. Harus betul-betul meneliti satu per satu alat bukti yang diajukan penyidik (termohon) di persidangan dengan melihat kedua syarat utama alat bukti tersebut,” tegasnya.
Dia menilai, ketentuan dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2016 tersebut bertujuan mencegah kesewenang-wenangan atau abuse of power dalam proses penegakan hukum. Aturan itu sekaligus memberikan kepastian hukum bagi seseorang yang kembali ditetapkan sebagai tersangka setelah penetapan sebelumnya dibatalkan melalui praperadilan.
Karena itu, menurut Trubus, pemeriksaan terhadap alat bukti baru dalam praperadilan kedua Bahtiar harus dilakukan secara cermat untuk memastikan penyidik telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
