Beritapers.com, Makassar – Ahli keuangan negara dan daerah, Dr. Hamdani, menegaskan bahwa perkara dugaan korupsi pengadaan bibit nanas di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) merupakan persoalan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Menurutnya, perkara tersebut tidak serta-merta berkaitan dengan kedudukan Penjabat (Pj) Gubernur sebagai kepala daerah.
Hal itu disampaikan Hamdani saat memberikan keterangan sebagai ahli dalam sidang praperadilan mantan Pj Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin, di Pengadilan Negeri Makassar, Selasa (3/11/2026).
Dalam keterangannya, Hamdani menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah diatur melalui pembagian kewenangan dan tanggung jawab kepada pejabat teknis. Ketentuan tersebut tertuang dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.
Menurutnya, kepala daerah bukan satu-satunya pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Terdapat pelimpahan kewenangan kepada sejumlah pejabat teknis yang menjalankan fungsi pengelolaan anggaran.
“Undang-undang telah melimpahkan secara atributif kewenangan pengelolaan keuangan kepada pejabat teknis yang secara langsung menjalankan pengelolaan anggaran. Di antaranya Tim Anggaran Pemerintah Daerah, kepala SKPD atau kepala dinas, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Bendahara Umum Daerah, serta Pengguna Anggaran,” jelas Hamdani.
Anda Mungkin Menyukai Berita ini
Ia menilai pejabat yang menerima kewenangan tersebut memiliki tanggung jawab secara materiil maupun formil terhadap pengelolaan keuangan sesuai tugas dan fungsinya.
Hamdani juga mengaitkan hal tersebut dengan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah daerah yang telah mengatur hierarki, pembagian tugas, fungsi, serta kewenangan pada setiap jenjang jabatan.
Dalam konteks pengadaan barang dan jasa, ia merujuk Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahannya. Regulasi tersebut mengatur pihak-pihak yang terlibat langsung dalam proses pengadaan, mulai dari Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan, Agen Pengadaan, Penyelenggara Swakelola hingga penyedia.
“Pejabat pengadaan barang dan jasa tidak termasuk kepala daerah. Karena itu, harus dibedakan antara kedudukan kepala daerah dengan pejabat yang memiliki kewenangan langsung dalam proses pengadaan barang dan jasa,” ujarnya.
Kasus Bibit Nanas Masuk Tahap Pelaksanaan APBD
Hamdani kemudian menjelaskan bahwa perkara dugaan korupsi pengadaan bibit nanas pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHBun) Sulsel Tahun Anggaran 2024 harus dilihat dari tahapan pelaksanaan APBD, khususnya proses pengadaan barang dan jasa.
Menurutnya, terdapat perbedaan mendasar antara kebijakan penganggaran dengan tindakan pelaksanaan anggaran. Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD merupakan produk hukum yang dibentuk melalui proses legislasi bersama antara pemerintah daerah dan DPRD.
Ia menyebut Perda APBD merupakan instrumen kebijakan yang menjadi dasar pelaksanaan keuangan daerah. Karena itu, substansi dan keabsahan sebuah Perda APBD harus diuji melalui mekanisme hukum yang telah ditentukan.
“Perda APBD merupakan produk hukum legislasi daerah. Proses pembentukannya dilakukan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD. Jadi, harus dibedakan antara kebijakan penganggaran dengan tindakan pelaksanaan anggaran,” katanya.
Hamdani menjelaskan, pengujian materiil terhadap peraturan daerah merupakan kewenangan Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011. Sementara evaluasi rancangan Perda APBD dilakukan pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri sesuai ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2014.
Dengan demikian, menurutnya, evaluasi kebijakan penganggaran, pengujian produk hukum daerah, dan pemeriksaan pelaksanaan anggaran merupakan tiga hal yang harus ditempatkan dalam mekanisme berbeda.
Dalam perkara pengadaan bibit nanas, ia menilai pemeriksaan seharusnya diarahkan pada proses pelaksanaan anggaran dan pengadaan barang dan jasa yang melibatkan pejabat teknis.
Ia juga merujuk UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara terkait timbulnya kerugian negara. Menurutnya, persoalan kerugian negara harus ditelusuri dari tindakan pengeluaran uang dalam pelaksanaan anggaran.
“Kerugian negara harus dilihat ketika telah terjadi pengeluaran uang. Kapan pengeluaran uang itu terjadi? Yakni pada saat pelaksanaan APBD dan pengadaan barang dan jasa. Di situlah harus diuji apakah pengeluaran uang tersebut mengakibatkan kerugian negara,” terangnya.
Ia menambahkan, pada tahap pembentukan dan penetapan Perda APBD belum terjadi pengeluaran uang. Karena itu, menurutnya, kebijakan penganggaran harus dibedakan dari pelaksanaan teknis anggaran.
Soroti Penentuan Tanggung Jawab Pejabat
Dalam sidang tersebut, Hamdani juga menyoroti penentuan pihak yang harus bertanggung jawab dalam perkara pengadaan bibit nanas.
Menurutnya, penetapan pertanggungjawaban pidana harus didasarkan pada kewenangan, tindakan, perintah, keterlibatan, serta akibat hukum yang ditimbulkan oleh masing-masing pihak.
Ia mempertanyakan tidak ditetapkannya kepala dinas selaku Pengguna Anggaran (PA) sebagai tersangka, sementara proses perkara justru dikaitkan dengan mantan Pj Gubernur Sulsel.
“Yang menjadi pertanyaan, kepala dinas sebagai Pengguna Anggaran yang menandatangani dokumen pencairan uang tidak dijadikan tersangka. Justru ada upaya menarik Pj Gubernur, padahal dalam jenjang struktur organisasi dan tata kerja pemerintah daerah, Pj Gubernur tidak memiliki keterkaitan langsung dengan proses teknis pengadaan tersebut,” ungkapnya.
Hamdani menegaskan, jabatan seseorang dalam struktur pemerintahan tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk menentukan pertanggungjawaban hukum.
Menurutnya, harus ada pembuktian yang jelas mengenai hubungan antara kewenangan yang dimiliki seseorang dengan tindakan yang diduga menimbulkan kerugian negara.
Persoalkan Hasil Audit BPKP
Selain menyoroti pembagian kewenangan, Hamdani juga mempersoalkan hasil Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPKP yang berkaitan dengan perkara pengadaan bibit nanas tersebut.
Ia menilai laporan tersebut tidak dapat langsung dijadikan dasar untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka apabila terdapat persoalan dalam independensi, standar, maupun metode audit yang digunakan.
“Hasil LHP BPKP tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk menetapkan tersangka karena menurut saya terdapat cacat hukum. Independensinya tidak jelas, standar audit yang digunakan tidak jelas, metode auditnya juga tidak jelas, sehingga sajian hasil pemeriksaannya menjadi kabur,” tegas Hamdani.
Ia juga mempersoalkan ruang lingkup pemeriksaan BPKP yang dinilainya telah memasuki ranah penilaian terhadap proses penyusunan Perda APBD.
Menurutnya, penilaian terhadap norma dan keabsahan suatu peraturan daerah bukan merupakan kewenangan BPKP. Pengujian materiil Perda merupakan kewenangan Mahkamah Agung.
“Lebih jauh, LHP BPKP telah masuk ke ranah yang bukan kewenangannya, yakni melakukan penilaian terhadap proses penyusunan Perda APBD atau melakukan audit norma. BPKP tidak memiliki kewenangan untuk menguji materi Perda APBD. Itu sudah melampaui kewenangan atau ultra vires,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa dalam pemeriksaan keuangan, Perda APBD semestinya ditempatkan sebagai dasar atau batu uji dalam mengaudit pelaksanaan anggaran, bukan justru menjadi objek pemeriksaan terhadap norma hukumnya.
“Mestinya Perda APBD dijadikan batu uji audit, bukan malah dijadikan objek audit untuk menilai norma atau keabsahannya. Karena itu, menurut saya, LHP BPKP tersebut tidak sah dan cacat hukum,” tutupnya.
