BERITAPERS || BATU BARA — Kejelasan pelaksanaan eksekusi perkara pidana penipuan Nomor 988/Pid.B/2025/PN Kisaran atas nama terdakwa M. Yusuf menjadi sorotan publik. Pihak korban mempertanyakan belum dilakukannya penahanan terhadap terpidana, meskipun Pengadilan Negeri (PN) Kisaran telah menjatuhkan hukuman satu tahun penjara dan Putusan tersebut resmi dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi (PT) Medan.
Berdasarkan data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Kisaran, Majelis Hakim pada 21 April 2026 menyatakan M. Yusuf terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan. Majelis Hakim PT Medan melalui Putusan Nomor 1549/PID/2025/PT MDN tertanggal 4 Juni 2026 yang diketuai Tumpal Sagala, S.H., M.H., menguatkan amar tersebut dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
Namun, hingga Sabtu (31/10/2026), eksekusi penahanan terhadap M. Yusuf disinyalir belum berjalan. Edi Pranoko, pihak korban yang menderita kerugian materiil dengan bukti kwitansi penyerahan uang bernilai puluhan juta rupiah, mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Batu Bara untuk memberikan kepastian hukum.
”Sampai saat ini, berdasarkan informasi yang saya ketahui, yang bersangkutan belum ditahan. Saya sebagai pihak yang dirugikan mempertanyakan bagaimana tindak lanjut Kejaksaan Negeri Batu Bara terhadap putusan pengadilan tersebut,” ujar Edi Pranoko.
Sesuai ketentuan Pasal 342 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) jo. Pasal 30 ayat (1) huruf b UU Kejaksaan, pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht) merupakan kewenangan eksklusif Penuntut Umum. Terbitnya Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P-48) menjadi tahapan administratif yang ditunggu publik guna memastikan supremasi hukum ditegakkan.
Anda Mungkin Menyukai Berita ini
Hingga berita ini diturunkan, upaya konfirmasi yang dilayangkan awak media kepada Kepala Kejaksaan Negeri Batu Bara serta Jaksa Penuntut Umum (JPU) King Richter Sinaga belum mendapatkan tanggapan resmi. Redaksi tetap membuka ruang Hak Jawab dan Hak Koreksi seluas-luasnya bagi pihak Kejaksaan, Pengadilan, maupun Penasihat Hukum M. Yusuf demi menjaga asas keberimbangan berita (cover both sides).
