BERITAPERS || PINRANG — Skandal dugaan penyelewengan BBM bersubsidi jenis solar kembali memicu gejolak di Sulawesi Selatan. Agen Penyalur Minyak dan Solar (APMS) Lanrisang, Kabupaten Pinrang, mendadak menjadi sorotan setelah stok solar subsidi sebanyak 8 ton atau 8.000 liter dilaporkan habis dalam waktu singkat hanya 4 jam. (Kamis, 5/11/2026)
Lembaga Informasi Data Investasi Korupsi dan Kriminal Keuangan Negara (LIDIK PRO) Kabupaten Pinrang mengungkapkan indikasi kejanggalan serius dalam pendistribusian BBM subsidi yang diperuntukkan bagi sektor pertanian tersebut.
Ketua DPD LIDIK PRO Pinrang, Rusdianto, secara tegas mendesak Bupati Pinrang dan Kapolres Pinrang untuk segera mengambil tindakan hukum serta melakukan penertiban terhadap pengelola APMS dan oknum dinas terkait.
Berdasarkan hasil investigasi lapangan LIDIK PRO, stok 8 ton solar tiba di APMS Lanrisang pada pukul 09.05 WITA, namun pada pukul 13.10 WITA stok dinyatakan habis total. Padahal, pengisian didominasi antrean jerigen berkapasitas 32 liter.
”Sangat tidak wajar 8.000 liter solar ludes hanya dalam 4 jam. Kami menemukan sejumlah fakta janggal di lapangan yang mengarah pada dugaan praktek mafia BBM,” tegas Rusdianto dalam keterangannya, Kamis (05/11/2026).
Anda Mungkin Menyukai Berita ini
LIDIK PRO menguraikan empat poin kejanggalan utama yang ditemukan di lokasi:
Barcode Kuota Fantastis: Ditemukan barcode penerbitan rekomendasi dari Dinas Pertanian Pinrang atas nama warga Desa Samalulu dengan alokasi kuota hingga 4.804 liter per bulan untuk satu unit mesin pompa air 85 HP. Dalam rekomendasi, metode pengisian tertulis menggunakan jerigen, padahal regulasi BPH Migas mewajibkan pengisian langsung ke tangki alat/mesin.
Pengisian Tanpa Barcode: Terdapat daftar antrean 86 jerigen di lokasi, namun antrean resmi tertutup hanya sampai nomor 19. Pengelola APMS diduga tetap melayani sisa jerigen tanpa alokasi barcode dengan dalih kondisi darurat (emergency).
Sorotan Pengawasan Dinas Pertanian: DPD LIDIK PRO mempertanyakan dasar verifikasi Dinas Pertanian Kabupaten Pinrang hingga meloloskan rekomendasi kuota ribuan liter untuk satu unit alat pertanian.
Desakan Penindakan APH: Kapolres Pinrang didorong untuk mengusut tuntas keterlibatan oknum pengatur antrean serta pihak pengelola yang melayani pembelian tidak sesuai regulasi.
Rusdianto menegaskan bahwa praktek penyelewengan BBM bersubsidi berpotensi melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) sebagaimana telah diubah dalam UU Cipta Kerja, dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda hingga puluhan miliar rupiah.
Atas temuan ini, DPD LIDIK PRO Pinrang tengah menyiapkan berkas laporan resmi yang akan dilayangkan ke BPH Migas RI, PT Pertamina (Persero), Kodim 1404/Pinrang, serta Bidpropam Polda Sulsel, lengkap dengan barang bukti dokumen rekomendasi, rekaman foto antrean jerigen, dan manifest pendaftaran.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak pengelola APMS Lanrisang, Dinas Pertanian Kabupaten Pinrang, serta Satreskrim Polres Pinrang belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan penyelewengan tersebut.
