BERITAPERS, Makassar – Eksekutif Kota Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EK LMND) Makassar menyoroti rangkaian peristiwa kekerasan jalanan yang terjadi di Kota Makassar. Organisasi mahasiswa tersebut mendesak pemerintah daerah dan kepolisian memperkuat upaya pencegahan serta memastikan penegakan hukum berjalan profesional.
Sorotan itu disampaikan menyusul bentrokan di pertigaan Jalan Veteran Selatan–Jalan Rappocini Raya, Kota Makassar, pada Sabtu (7/11/2026) sekitar pukul 04.45 WITA. Peristiwa tersebut melibatkan kelompok pemuda setempat dan rombongan pengendara motor yang diduga merupakan kelompok geng motor. Dalam kejadian itu, satu unit sepeda motor dibakar massa.
Berdasarkan keterangan kepolisian yang dikutip sejumlah media, bentrokan diduga bermula dari penyerangan terhadap warga yang kemudian memicu perlawanan. Polisi telah mendatangi lokasi dan membubarkan kelompok yang terlibat. Namun, pemilik sepeda motor yang terbakar maupun pihak yang melakukan pembakaran belum dipastikan.
Peristiwa tersebut menambah perhatian terhadap kasus kekerasan jalanan sebelumnya. Pada 4 Oktober 2026, pertikaian antarkelompok di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan seorang lainnya mengalami luka berat. Dalam perkembangan penanganan kasus, kepolisian menyampaikan telah menetapkan 19 orang sebagai tersangka.
Anda Mungkin Menyukai Berita ini
Ketua EK LMND Makassar, Nur Alif, menilai persoalan kekerasan jalanan tidak cukup ditangani melalui pembubaran kelompok atau penangkapan setelah kejadian. Menurutnya, upaya penegakan hukum perlu disertai sistem pencegahan yang mampu melindungi masyarakat sebelum terjadi korban.
“Masyarakat memiliki hak untuk menggunakan jalan raya, beraktivitas pada malam hari, bekerja, belajar, dan kembali ke rumah tanpa dihantui ancaman kekerasan. Ketika warga harus merasa takut melewati jalanan kotanya sendiri, ada persoalan serius dalam jaminan keamanan dan perlindungan hak masyarakat,” ujar Nur Alif dalam pernyataannya.
LMND Makassar berpandangan bahwa fenomena kekerasan jalanan juga perlu ditelaah dari sisi sosial. Sejumlah faktor yang dinilai perlu mendapat perhatian antara lain lingkungan pergaulan, pendidikan, pengawasan keluarga, ketersediaan ruang ekspresi bagi pemuda, serta pembinaan sosial di tingkat masyarakat.
Meski demikian, LMND menegaskan persoalan sosial tidak dapat dijadikan pembenaran atas tindakan kekerasan. Organisasi tersebut meminta siapa pun yang terbukti melakukan penyerangan, mengancam keselamatan warga, atau melakukan tindak pidana diproses sesuai ketentuan hukum. Dalam penanganan perkara yang melibatkan anak, LMND juga meminta agar hak anak tetap diperhatikan.
LMND turut menekankan bahwa tanggung jawab menjaga keamanan kota tidak dapat dibebankan kepada kepolisian semata. Pemerintah Kota Makassar dinilai perlu mengambil peran melalui koordinasi dengan aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat.
Atas kondisi tersebut, EK LMND Makassar menyampaikan enam tuntutan. Pertama, meminta Pemerintah Kota Makassar bersama Polrestabes Makassar dan Polda Sulawesi Selatan mengevaluasi sistem pencegahan serta penanganan kekerasan jalanan dan aksi kelompok bermotor.
Kedua, mendesak peningkatan patroli preventif secara terukur di wilayah yang teridentifikasi rawan, khususnya pada jam-jam yang berpotensi terjadi penyerangan atau tawuran. Ketiga, meminta penegakan hukum dilakukan secara profesional, transparan, dan tidak tebang pilih, dengan tetap memperhatikan perlindungan hak anak apabila pihak yang terlibat masih di bawah umur.
Keempat, LMND mendorong Pemerintah Kota Makassar membangun program pembinaan pemuda berbasis kelurahan melalui pendidikan, kegiatan kebudayaan, olahraga, dan ruang kreativitas yang dapat diakses secara luas.
Kelima, meminta dibukanya ruang koordinasi dan partisipasi organisasi mahasiswa, organisasi kepemudaan, tokoh masyarakat, serta lembaga pendidikan dalam merumuskan kebijakan pencegahan kekerasan jalanan. Keenam, mendesak pemerintah menyampaikan langkah konkret, target, dan evaluasi berkala kepada publik terkait penanganan kekerasan antarkelompok.
Nur Alif menegaskan bahwa pemuda tidak seharusnya terus dipandang sebagai sumber persoalan keamanan. Menurutnya, energi, kreativitas, dan keberanian generasi muda dapat diarahkan menjadi kekuatan untuk membangun masyarakat.
“Kami tidak menginginkan Makassar tumbuh menjadi kota yang hanya sibuk membicarakan pembangunan fisik, sementara rasa aman masyarakat justru terabaikan,” demikian pernyataan Nur Alif.
LMND Makassar menilai pembangunan kota tidak hanya diukur dari infrastruktur, tetapi juga dari kemampuan pemerintah dalam menjamin keselamatan warga. Organisasi tersebut meminta agar persoalan kekerasan jalanan ditangani secara serius melalui penegakan hukum dan pencegahan yang berkelanjutan.
“Negara harus hadir, pemerintah harus bertanggung jawab, dan hukum harus bekerja,” tutup pernyataan EK LMND Makassar. (*)
