BERITAPERS.COM || MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar bersama DPRD Kota Makassar resmi mengetok palu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp5,26 triliun, Rabu (30/9) kemarin.
Di balik kenaikan nilai APBD dari sekitar Rp5,1 triliun pada APBD pokok, Pemerintah Kota Makassar juga mencatat adanya potensi penghematan atau saving sekitar Rp50 miliar dari sejumlah program yang tidak sepenuhnya terealisasi hingga akhir tahun anggaran.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2026 tetap diarahkan untuk memperkuat program kesejahteraan masyarakat.
“Terutama pada sektor pelayanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur dasar, pemberdayaan ekonomi, hingga perlindungan kelompok rentan,” jelas Appi, Kamis (1/10/2026).
Lebih lanjut, orang nomor satu Kota Makassar itu menyebutkan penyesuaian anggaran dalam APBD Perubahan tidak semata-mata dilihat dari perubahan nominal belanja, tetapi diarahkan untuk memastikan program yang dijalankan memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.
Menurutnya, pemerintah tetap mempertahankan dan memperkuat kegiatan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat, termasuk infrastruktur, pelayanan air minum, drainase, persampahan, serta sejumlah program pemberdayaan.
Pada sektor infrastruktur dan pelayanan dasar, misalnya, alokasi Program Pengembangan Sistem Drainase meningkat dari sekitar Rp50,87 miliar menjadi Rp56,33 miliar.
Sementara Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum juga meningkat dari sekitar Rp19,46 miliar menjadi Rp24,96 miliar.
Penguatan anggaran juga diarahkan pada sektor persampahan, termasuk penanganan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Tamangapa serta pengembangan sistem pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir.
Anda Mungkin Menyukai Berita ini
Munafri menegaskan, penurunan Belanja Modal secara keseluruhan tidak serta-merta menunjukkan berkurangnya perhatian pemerintah terhadap pembangunan infrastruktur dasar.
“Kegiatan yang paling mendesak, siap dilaksanakan, dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat tetap menjadi prioritas,” jelas Appi.
Ia mengatakan, pemerintah juga memastikan setiap program dalam APBD Perubahan memiliki keterkaitan yang jelas antara alokasi anggaran, target kinerja, lokasi pelaksanaan, serta penerima manfaat.
Pendekatan tersebut diterapkan dalam berbagai sektor, termasuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Di sektor ini, Pemkot Makassar menargetkan pemberdayaan sebanyak 2.000 unit usaha mikro melalui pendataan dan koordinasi, serta 1.000 unit usaha yang melaksanakan kemitraan.
“Sementara rasio kewirausahaan pemuda kita targetkan mencapai 17,75 persen,” tuturnya.
Dijelaskan, program pemberdayaan tersebut diarahkan untuk menjangkau keluarga berpenghasilan rendah, pelaku UMKM, pekerja informal, pemuda, perempuan dan anak, penyandang disabilitas.
Hingga masyarakat pesisir dan kepulauan sesuai karakteristik kebutuhan masing-masing wilayah.
Pada sektor perlindungan perempuan, anak, dan kelompok rentan, pemerintah menetapkan sejumlah indikator kinerja yang terukur.
Salah satunya penanganan 100 persen anak korban kekerasan yang menjadi sasaran pelayanan, disertai penguatan perlindungan sosial dan peningkatan akses ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas.
Sementara untuk masyarakat pesisir dan kepulauan, pelayanan kesehatan diperkuat melalui operasional ambulans laut, dukungan tenaga medis dan paramedis.
“Serta pemeriksaan kesehatan terpadu oleh dokter spesialis sebanyak empat kali dalam setahun,” ungkapnya.
Selain itu, pada sektor program Urban Farming, kata Appi diarahkan menjadi bagian dari penguatan ketahanan pangan sekaligus pemanfaatan lahan perkotaan.
Pemkot Makassar menargetkan pembentukan kelompok Urban Farming di 15 lokasi, yang didukung pengadaan bibit dan peralatan.
Pelaksanaannya diarahkan agar kelompok yang terbentuk tidak sekadar aktif pada tahap awal, tetapi mampu berkembang secara produktif dan berkelanjutan.
Munafri mengatakan, efektivitas APBD juga sangat bergantung pada kecepatan dan kualitas pelaksanaan program.
Karena itu, pemerintah akan memperkuat monitoring terhadap progres belanja, baik Belanja Modal maupun Belanja Barang dan Jasa.
Pemantauan mencakup kesiapan dokumen perencanaan, proses pengadaan, realisasi fisik, hingga realisasi keuangan.
“Kegiatan yang telah memiliki kesiapan akan didorong untuk dilaksanakan lebih awal, sedangkan kegiatan yang memerlukan penyesuaian akan dikendalikan agar tidak menimbulkan penumpukan pada akhir tahun,” ungkapnya.
Ditambahkan, untuk tahun anggaran berikutnya, Pemkot Makassar juga mendorong pelaksanaan tender dini sehingga proyek strategis yang telah siap dari sisi perencanaan dapat mulai dikerjakan sejak awal 2027.
Di sisi lain, alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam APBD Perubahan 2026 tetap dipertahankan sekitar Rp15 miliar, sama dengan APBD Pokok 2026.
Anggaran tersebut disiapkan untuk mengantisipasi kebutuhan penanganan bencana, kondisi darurat, maupun kebutuhan mendesak yang berpotensi terjadi di Kota Makassar.
Appi menegaskan, efisiensi anggaran tidak dilakukan dengan mengurangi pelayanan kepada masyarakat tanpa kajian.
Efisiensi diarahkan melalui pengendalian belanja umum, penajaman kegiatan, serta pemilihan program berdasarkan tingkat kesiapan dan dampaknya bagi masyarakat.
“Keberhasilan anggaran bukan diukur dari besarnya angka, tetapi dari manfaat yang dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Ia berharap pelaksanaan APBD Perubahan 2026 dapat dikawal secara bersama-sama sehingga setiap alokasi anggaran memiliki sasaran yang jelas
Setiap program dapat terlaksana, dan kebijakan yang diambil pemerintah menghasilkan manfaat yang terukur dan berkelanjutan.
“Kita ingin setiap kebijakan anggaran membawa perubahan yang nyata, terukur, dan berkelanjutan untuk mewujudkan Kota Makassar yang semakin maju, inklusif, aman, dan berkelanjutan,” pungkasnya. (*)
