BERITAPERS || PINRANG — Dugaan praktik penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar di Kabupaten Pinrang kembali mencuat setelah Tim Investigasi Lembaga Informasi Data Investasi Korupsi dan Kriminal Keuangan Negara (LIDIK PRO) merilis temuan terkait pengamanan sekitar 190 jerigen BBM bersubsidi di wilayah Anpel, Kabupaten Pinrang, pada Senin malam (09/11/2026).
Dalam rilis investigasinya, LIDIK PRO menyoroti dugaan adanya mata rantai distribusi solar subsidi lintas daerah antara Kabupaten Pinrang dan Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), serta mempertanyakan kejelasan status hukum barang bukti dan pihak-pihak yang diduga terlibat.
Berdasarkan keterangan informan anonim yang dihimpun tim investigasi, BBM bersubsidi tersebut diduga dikumpulkan oleh seorang pria berinisial J alias Japa sebelum rencananya dibawa ke gudang penampungan milik M alias Madong yang diduga berkaitan dengan C alias Conding di Sidrap. Lokasi penampungan di Anpel disebut-sebut terkait dengan D alias Daddi, sementara dukungan modal diduga berasal dari M alias Mamank yang berdomisili di Polewali Mandar.
LIDIK PRO menegaskan seluruh penyebutan nama dan peran dalam keterangan informan tersebut masih sebatas dugaan yang belum terverifikasi secara independen dan memerlukan pembuktian hukum serta hak jawab dari pihak-pihak terkait.
Selain rantai distribusi, rilis tersebut juga menyinggung dugaan keterlibatan oknum aparat dalam pengamanan temuan 190 jerigen serta dugaan aliran dana sebesar Rp20 juta—yang disebut terbagi dalam dua transfer pada 9 November—beserta isu biaya koordinasi. LIDIK PRO menilai dugaan tersebut masih berupa informasi awal yang harus diuji kebenarannya melalui mekanisme hukum dan klarifikasi resmi institusi terkait.
”Kami tidak menuduh, kami menuntut pembuktian. Jika tidak ada yang salah, buktikan dengan transparansi. Jika ada yang salah, tegakkan hukum tanpa pandang bulu,” demikian pernyataan Tim Investigasi LIDIK PRO dalam rilisnya.
Terkait penanganan perkara, LIDIK PRO mempertanyakan sejumlah hal mendasar, antara lain keberadaan terkini barang bukti 190 jerigen, pihak-pihak yang telah dimintai keterangan, pelimpahan perkara ke kepolisian, serta belum adanya penetapan tersangka.
Atas dasar itu, LIDIK PRO menyampaikan sejumlah desakan kepada instansi berwenang:
1. Polres Pinrang dan Polda Sulawesi Selatan: Memberikan penjelasan resmi dan terbuka terkait status penanganan serta keberadaan barang bukti temuan 190 jerigen tersebut.
2. Satreskrim/Tipidter Polres Pinrang dan Ditreskrimsus Polda Sulsel: Mendalami dugaan rantai penyalahgunaan BBM bersubsidi serta aliran dana yang disinyalir berkaitan dengan kasus tersebut.
3. Pomdam XIV/Hasanuddin dan Kodim Pinrang: Mengklarifikasi informasi mengenai dugaan keterlibatan oknum berinisial HD maupun isu transaksi Rp20 juta guna menjaga akuntabilitas institusi.
4. BPH Migas dan Pertamina Patra Niaga: Menelusuri asal distribusi dan penyaluran BBM bersubsidi yang diduga disalahgunakan.
Apabila dugaan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi terbukti secara sah di hadapan hukum, para pelaku dapat dijerat ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi Rp60 miliar.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Polres Pinrang, Polda Sulsel, Kodim Pinrang, Pomdam XIV/Hasanuddin, BPH Migas, Pertamina Patra Niaga, maupun pihak-pihak yang disebut dalam rilis belum memberikan keterangan resmi. Redaksi membuka ruang hak jawab, klarifikasi, dan hak koreksi seluas-luasnya bagi seluruh pihak terkait sesuai prinsip keberimbangan pemberitaan.












