BERITAPERS || TAKALAR — Praktek penggelaran jaringan kabel internet (WiFi) yang diduga tanpa izin resmi oleh PT Globalnet di Kabupaten Takalar kian meluas. Tak hanya menyasar Desa Rewataya, perusahaan tersebut kini tepergok menghentak wilayah Desa Minasa Baji, tepatnya di Dusun Lantang Peo, Kecamatan Kepulauan Tanakeke.
Meluasnya aktivitas pemasangan jaringan tak berizin ini dinilai sebagai bentuk pelecehan terhadap wewenang Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Takalar serta aturan tata kelola wilayah yang berlaku.
Terungkapnya aktivitas penggelaran kabel di Desa Minasa Baji berawal dari laporan warga setempat yang mengonfirmasi adanya pekerjaan fisik tiang dan jaringan kabel di permukiman mereka.
”Di desa kami juga ada pemasangan kabel, Pak,” ungkap salah seorang warga Minasa Baji melalui pesan singkat, Senin (16/11/2026).
Kepastian mengenai status ilegal aktivitas tersebut ditegaskan kembali oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Takalar.
Pihak DPMPTSP memastikan PT Globalnet sama sekali belum mendaftarkan atau mengantongi permohonan izin operasional maupun penggelaran jaringan telekomunikasi di wilayah Takalar.
”Kami sudah berusaha mengecek berkali-kali di sistem, tetapi nama PT Globalnet memang tidak ada terdaftar,” tegas perwakilan DPMPTSP Kabupaten Takalar, Hasnaeni.
Saat dikonfirmasi awak media via WhatsApp mengenai ketiadaan izin perizinan tersebut, pihak manajemen PT Globalnet tidak memberikan bantahan langsung mengenai dokumen perizinan, melainkan meminta penundaan waktu.
”Mohon maaf sebelumnya Pak, untuk saat ini Direktur kami sedang dalam perjalanan dari Jakarta menuju Sulawesi Tengah (Buol) karena ada beberapa urusan yang harus diselesaikan di sana selama kurang lebih 3–4 hari. Jika berkenan, kami mohon diberikan waktu sekitar satu minggu agar kami bisa mengatur jadwal dan datang langsung ke lokasi. Besar harapan kami Bapak dapat memberikan kelonggaran waktu tersebut,” tulis perwakilan PT Globalnet melalui pesan WhatsApp.
Sikap manajemen yang dinilai terkesan mengulur waktu di tengah pengerjaan lapangan yang terus berjalan membuat warga dan tokoh masyarakat semakin geram.
Masyarakat Kepulauan Tanakeke mendesak Pemkab Takalar, Satpol PP, dan aparat penegak hukum (APH) bertindak tegas dengan menghentikan seluruh aktivitas konstruksi serta memerintahkan pembongkaran kabel yang telah terpasang sebelum seluruh prosedur perizinan dipenuhi.












