BERITAPERS || Setiap tanggal 21 April, kita memperingati Raden Ajeng Kartini sebagai simbol emansipasi perempuan.
Namun, pertanyaannya layak diajukan ulang: apakah semangat Kartini hari ini masih berhenti pada seremoni, atau sudah benar-benar menjelma dalam praktik kepemimpinan?
Di tengah lanskap birokrasi lokal yang masih didominasi laki-laki, kehadiran Bansuhari Said sebagai Camat Pattallassang, satu-satunya camat perempuan di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, menjadi contoh yang menarik untuk diuji, bukan sekadar dirayakan.
Ada asumsi yang sering luput kita sadari: bahwa keterwakilan perempuan otomatis berarti keberpihakan dan perubahan. Padahal, representasi saja tidak cukup. Seorang pemimpin perempuan bisa saja terjebak dalam pola lama yang sama: administratif, seremonial, jauh dari realitas masyarakat.
Jadi, yang relevan bukan sekadar “perempuan memimpin”, tetapi bagaimana ia memimpin.
Anda Mungkin Menyukai Berita ini
Di titik inilah narasi menjadi penting. Kepemimpinan di tingkat kecamatan bukan panggung besar, tapi justru ruang paling konkret untuk membuktikan gagasan.
Ketika seorang camat memilih berkantor dari kelurahan ke kelurahan, mendekatkan layanan, dan melihat langsung denyut masyarakat, itu bukan sekadar inovasi teknis. Itu adalah pergeseran paradigma: dari kekuasaan yang menunggu dilayani menjadi kepemimpinan yang hadir dan bekerja di tengah masyarakat.
Namun, skeptisisme tetap perlu dijaga. Apakah pendekatan ini berkelanjutan, atau hanya momentum sesaat? Apakah benar berdampak pada kualitas pelayanan, atau hanya memperindah citra kepemimpinan?
Pertanyaan-pertanyaan ini penting agar kita tidak terjebak pada glorifikasi individu.
Dari perspektif lain, kepemimpinan perempuan sering kali dibingkai dengan stereotip: lebih empatik, lebih dekat dengan rakyat. Ini bisa jadi benar, tapi juga bisa menyesatkan. Empati tanpa ketegasan bisa berujung pada stagnasi, sementara ketegasan tanpa empati berpotensi menciptakan jarak.
Tantangan sebenarnya adalah keseimbangan dan itu tidak ditentukan oleh gender, melainkan oleh kapasitas dan integritas.
Jika ditarik ke semangat Kartini, inti perjuangannya bukan sekadar membuka akses bagi perempuan untuk hadir di ruang publik, tetapi memastikan bahwa kehadiran itu membawa perubahan nyata.
Dalam konteks ini, kepemimpinan seperti yang ditunjukkan di Pattallassang menjadi relevan bukan karena ia perempuan, tetapi karena ada upaya menggeser cara kerja birokrasi menjadi lebih dekat, lebih responsif, dan lebih manusiawi.
Hari Kartini 2026 seharusnya menjadi momen refleksi, bukan hanya perayaan. Kita tidak lagi cukup hanya mengagumi sosok Kartini sebagai simbol, tetapi perlu mengukur sejauh mana nilai-nilainya hidup dalam praktik kepemimpinan hari ini.
Dan mungkin, ukuran paling jujur bukanlah jumlah perempuan yang duduk di jabatan publik, melainkan seberapa jauh mereka dan juga para pemimpin laki-laki mampu menghadirkan perubahan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Karena pada akhirnya, Kartini tidak sedang memperjuangkan siapa yang memimpin. Ia memperjuangkan bagaimana kepemimpinan itu dijalankan.
Penulis : Iwank Surya
