BERITAPERS || KUTAI TIMUR – Kamis, 19 Februari 2026. Puluhan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Desa Bumi Etam, Kecamatan Kaubun, bersama kelompok Masyarakat Kukaur Bersatu, menggelar aksi penyampaian aspirasi di hadapan manajemen PT Ganda Alam Makmur (GAM), Selasa (21/1/2026). Aksi tersebut merupakan bentuk tuntutan agar perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah mereka lebih memprioritaskan tenaga kerja lokal dan masyarakat adat dalam proses rekrutmen.
Aksi berlangsung secara tertib dengan pengawalan aparat keamanan setempat. Massa aksi membawa sejumlah spanduk dan menyampaikan orasi secara bergantian, menekankan pentingnya keadilan kesempatan kerja bagi warga yang bermukim di sekitar wilayah operasional perusahaan.
Koordinator aksi, Erwin Santoso, dalam pernyataannya menegaskan bahwa selama ini masyarakat pribumi dan putra daerah merasa belum mendapatkan porsi yang proporsional dalam penyerapan tenaga kerja. Ia menilai masih terdapat ketimpangan komposisi tenaga kerja, di mana sejumlah posisi justru diisi oleh pekerja dari luar Pulau Kalimantan.
“Kami meminta agar masyarakat pribumi, masyarakat adat, dan putra daerah Kalimantan tidak hanya menjadi penonton di tanah sendiri. Aktivitas pertambangan berlangsung di wilayah kami, sehingga sudah sewajarnya masyarakat lokal diberikan prioritas utama untuk bekerja,” ujar Erwin dalam orasinya.
Menurutnya, warga Desa Bumi Etam dan sekitarnya memiliki kemampuan, keterampilan, serta kemauan untuk terlibat dalam berbagai sektor pekerjaan di lingkungan perusahaan, baik pada posisi teknis maupun nonteknis. Oleh karena itu, ia mendorong manajemen perusahaan untuk membuka akses rekrutmen yang lebih inklusif dan transparan.
Dalam pernyataan sikap yang dibacakan di hadapan manajemen perusahaan, aliansi masyarakat menyampaikan sejumlah tuntutan utama, antara lain:
Prioritas Rekrutmen Tenaga Kerja Lokal
Masyarakat meminta adanya kebijakan tertulis yang mengatur prioritas bagi warga lokal, masyarakat adat, dan putra daerah dalam setiap proses penerimaan tenaga kerja.
Transparansi dan Evaluasi Komposisi Tenaga Kerja
Warga mendesak perusahaan untuk membuka data proporsi tenaga kerja lokal dan luar daerah, serta melakukan evaluasi guna memastikan adanya keseimbangan yang adil.
Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat Adat
Aliansi juga meminta perusahaan meningkatkan perhatian terhadap keberadaan masyarakat adat, termasuk melalui program pemberdayaan ekonomi, pelatihan keterampilan, dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang berkelanjutan.
Anda Mungkin Menyukai Berita ini
Erwin menegaskan bahwa aksi ini bukan bentuk penolakan terhadap investasi, melainkan dorongan agar kehadiran perusahaan benar-benar memberikan dampak ekonomi langsung dan berkelanjutan bagi masyarakat sekitar.
“Kami mendukung investasi dan pembangunan daerah. Namun, investasi harus berjalan beriringan dengan pemberdayaan masyarakat lokal. Jangan sampai masyarakat yang berada paling dekat dengan wilayah operasional justru terpinggirkan,” tegasnya.
Sejumlah perwakilan masyarakat menyatakan harapan agar manajemen perusahaan dapat membuka ruang dialog yang konstruktif dan menghasilkan kesepakatan konkret. Mereka menilai komunikasi yang transparan menjadi kunci untuk mencegah kesalahpahaman serta menjaga hubungan harmonis antara perusahaan dan masyarakat.
Hingga berita ini diturunkan, pihak manajemen PT Ganda Alam Makmur belum memberikan pernyataan resmi terkait tuntutan tersebut. Perwakilan masyarakat menyatakan akan menunggu respons perusahaan dan berharap ada langkah nyata dalam waktu dekat.
Masyarakat Desa Bumi Etam menegaskan komitmennya untuk terus mengawal aspirasi tersebut secara damai dan sesuai mekanisme yang berlaku, demi terciptanya keadilan sosial serta pemerataan manfaat pembangunan di Kabupaten Kutai Timur. (MLP)
