Beritapers.com,Morowali – Aliansi Peduli Morowali (APM) berencana menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Morowali pada Senin, 6 Juli 2026, sebagai bentuk protes terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Morowali yang dinilai gagal memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan menjalankan tata kelola pemerintahan secara efektif.
Rencana aksi tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada Kepolisian Resor Morowali melalui surat pemberitahuan aksi Nomor: 01/APM/VII/2026 yang disampaikan pada Sabtu, 4 Juli 2026. Menjelang pelaksanaan aksi, isu tersebut ramai diperbincangkan di berbagai ruang publik, mulai dari warung kopi hingga grup-grup diskusi WhatsApp.
Dalam rilis praaksi, APM mengusung tema “Penyelamatan Daerah Tercinta Morowali”. Organisasi tersebut menilai Bupati Morowali gagal menjalankan kepemimpinan dan tidak merealisasikan janji-janji politik yang disampaikan melalui visi dan misinya.Sebagai dasar aksi, APM merumuskan 10 tuntutan rakyat Morowali yang akan disampaikan melalui orasi dan pembagian selebaran.
Tuntutan tersebut meliputi penolakan pemborosan anggaran, perbaikan sistem perencanaan pembangunan, optimalisasi pengelolaan dana CSR, pembayaran gaji guru dan hak pekerja outsourcing, penolakan aktivitas tambang di Bungku Tengah, pemenuhan kebutuhan gas dan minyak masyarakat, perbaikan infrastruktur pertanian, peningkatan kesejahteraan nelayan, pemerataan akses listrik dan internet di wilayah kepulauan, serta peningkatan kualitas pendidikan dan pengelolaan beasiswa yang lebih partisipatif.
Koordinator Aksi APM, Taufik Tamauka, mengatakan pembangunan di Morowali saat ini dinilai lebih berorientasi pada proyek-proyek monumental dan seremonial dibandingkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Anda Mungkin Menyukai Berita ini
Menurutnya, data keuangan Kabupaten Morowali per 28 Juni 2026 menunjukkan rendahnya realisasi penyerapan anggaran yang berdampak langsung terhadap lambatnya perputaran ekonomi daerah.
“Data keuangan Kabupaten Morowali per 28 Juni 2026 menunjukkan sinyal merah serius atas kinerja manajemen birokrasi dalam mengeksekusi anggaran, sehingga efeknya langsung dirasakan masyarakat, mulai dari lambatnya perputaran ekonomi, menurunnya daya beli, hingga banyak fasilitas dan bantuan yang belum terealisasi,” ujar Taufik, Minggu (5/7/2026).
Ia menambahkan, rendahnya penyerapan anggaran tidak hanya menghambat pembangunan, tetapi juga berdampak pada kontraktor lokal, buruh bangunan, pedagang kecil, petani, dan nelayan yang bergantung pada perputaran ekonomi dari proyek pemerintah.
APM berharap aksi tersebut menjadi ruang partisipasi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah daerah agar lebih memprioritaskan kebutuhan dasar masyarakat dalam kebijakan pembangunan.
- Laporan: Syamsir
