BERITAPERS || Takalar, 31 Maret 2026 – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Takalar menggelar Rapat Paripurna dalam rangka penyerahan Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Takalar Tahun Anggaran 2025. Agenda penting ini berlangsung di Lantai II Gedung DPRD Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Selasa (31/3/2026).
Penyerahan dokumen dilakukan oleh Wakil Bupati Takalar, H. Hengky Yasin, yang mewakili pemerintah daerah. Dalam sambutannya, ia menjelaskan bahwa LKPJ ini merupakan instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang nantinya akan dikaji secara mendalam oleh legislatif.
”Alhamdulillah, LKPJ Tahun Anggaran 2025 telah kami serahkan. Output dari pembahasan di dewan nanti berupa rekomendasi strategis terhadap laporan pertanggungjawaban kepala daerah,” ujar Hengky Yasin.
Sorotan Tajam Fraksi Gerindra dan PKS
Meski prosesi penyerahan berjalan lancar, rapat sempat diwarnai interupsi dari Fraksi Gerindra dan Fraksi PKS. Kedua fraksi tersebut menyoroti sedikitnya 15 poin rekomendasi dari LKPJ tahun sebelumnya yang dinilai belum mendapatkan tindak lanjut nyata dari pihak eksekutif.
Anda Mungkin Menyukai Berita ini
Salah satu poin krusial yang dipertanyakan adalah kejelasan rencana operasional Rumah Sakit Galesong. Hingga saat ini, pihak legislatif mengaku belum menerima jawaban resmi, baik lisan maupun tertulis, terkait kendala yang menghambat pembukaan rumah sakit tersebut.
Menanggapi hal itu, Wabup Hengky Yasin menyatakan kesiapan pemerintah untuk melakukan sinkronisasi data. “Terkait rekomendasi tahun lalu, kami akan menyiapkan kembali dokumen pendukung yang dibutuhkan dan menyerahkannya kepada DPRD jika diperlukan,” jelasnya.
DPRD Segera Bentuk Pansus
Ketua DPRD Takalar, H. Muhammad Rijal, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan membuang waktu. Dalam waktu dekat, DPRD akan segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk membedah dokumen LKPJ tersebut secara detail.
“Hari ini kita telah menuntaskan rapat paripurna penyerahan. Langkah selanjutnya adalah pembentukan Pansus. Kami ingin memastikan rekomendasi yang lahir nanti bukan sekadar mencari kekurangan, melainkan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja pemerintah daerah ke depan,” tegas H. Muhammad Rijal.
Rapat Paripurna ini turut dihadiri oleh jajaran anggota DPRD Takalar, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta unsur Forkopimda Kabupaten Takalar.
