Beritapers.com || Sorotan proyek yang senilai 400 juta dari APBD Perubahan Kabupaten Takalar, dipertanyakan? Pasalnya proyek ini dialokasikan dari APBD Perubahan Kabupaten Takalar senilai 400 juta ini menimbulkan sejumlah pertanyaan di kalangan masyarakat.(27/12/2025).
Lokasi proyek yang terletak di Desa Sawakong, Kecamatan Galesong Selatan, diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi infrastruktur wilayah tersebut.
Namun, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek pengaspalan ini perlu menjadi fokus utama agar dapat memenuhi harapan masyarakat setempat.
Proyek yang ada disepanjang jalan pemukiman warga Sawakong, pekerjaan jalan aspal yang kini sudah selesai dikerjakan CV. APAR PRIMA PERKASA PPK rihul proyek pengerjaan tersebut terungkap setelah dilakukan pengukuran terhadap kualitas dan ketebalan aspal.
Dugaan itu disampaikan dari aspirasi Pelajar Mahasiswa Indonesia ASMAN PS, yang menyoroti pekerjaan dalam kegiatan pengaspalan jalan, kemarin (26/12).
RELATED POSTS
“Lapisan AC-BC (asphalt concrete binder course) jalan desa harusnya 4 cm, disusul tebal aspal AC-WC (asphalt conrete-wearing course) 3 cm, totalnya tebal 7 cm, yang sesuai RAB. Tapi fakta di lapangan tidak sesuai,” terang Asman
Dia menerangkan, ukuran dan kualitas aspal yang tipis bisa dilihat dengan kasatmata. Selain itu juga, ternyata saat diukur memang tidak sesuai dengan RAB.
“Saya mencoba untuk mengukur ternyata AC-BC tebal 2 cm, dan AC-WC hanya tebal 1 cm, totalnya tiga, ini merugikan pemerintah Kab. Takalar itu sendiri”, ucapnya dengan nada tegas.
Aliansi Pelajar Mahasiswa Indonesia, Jika keadaan tersebut dibiarkan, tentu akan berpengaruh dengan kualitas dan kekuatan hotmix, apalagi dengan kondisi cuaca dan ruas Jalan Desa sudah lama tidak dilakukan pekerjaan aspal akan cepat rusak.
“Kalau AC- BC itu dibuat tipis, sedangkan yang lewat adalah kendaraan bermuatan berat akan menyebakan aspal bisa cepat rusak. Nanti kalau tidak sampai satu tahun sudah rusak, siapa yang akan dipersoalkan. Makanya mumpung dalam proses penyelesaian pekerjaan harus dikritisi”, tuturnya.
Bidang Bina Marga PUPR Kab. Takalar harus bertanggungjawab terkait pengawasan pekerjaan ini sangat merugikan pemerintah Kab. Takalar pada khususnya dan Negara pada umumnya, sorotnya.
Saya sempat cekcok dengan oknum pengawas dilapangan dan salah satu orang dari Kepala Desa Sawakong gara-gara menyoalkan pengaspalan, padahal saya hanya mempertanyakan agar pekerjaan tidak menimbulkan kecurigaan.
APH harus mengambil tindakan, kami juga dari Pelajar Mahasiswa Indonesia akan melakukan aksi hari Senin di Kantor PUPR dan Kejari Takalar, himbaunya.(*)
Discussion about this post