BERITAPERS || PAREPARE – Persoalan penyaluran bantuan sosial (bansos) dan kebutuhan penerangan jalan umum (PJU) menjadi sorotan dalam kegiatan reses Anggota DPRD Kota Parepare, Suyuti, SE, di Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Jumat (6/11/2026).
Kegiatan reses dalam rangka penjaringan aspirasi masyarakat Caturwulan III Tahun 2026 tersebut dihadiri puluhan warga dari Daerah Pemilihan (Dapil) I Bacukiki Barat, termasuk sejumlah tokoh masyarakat.
Dalam dialog terbuka, warga menyampaikan sejumlah persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah daerah. Salah satu isu yang mengemuka adalah mekanisme penentuan desil sebagai dasar pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat dalam pendataan penerima bantuan sosial.
Warga mempertanyakan peluang masyarakat yang tidak masuk dalam kategori desil tertentu untuk tetap memperoleh bantuan pemerintah, meskipun secara kondisi ekonomi masih membutuhkan perhatian.
Menanggapi aspirasi tersebut, Suyuti yang juga menjabat Wakil Ketua I DPRD Kota Parepare menjelaskan bahwa persoalan pemberian bantuan bagi masyarakat di luar kategori desil telah menjadi bagian dari pembahasan di lembaga legislatif.
Anda Mungkin Menyukai Berita ini
Menurutnya, pembahasan tersebut bahkan telah dikonsultasikan dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Rencana kebijakan itu selanjutnya akan diprogramkan untuk tahun anggaran 2027.
Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan ruang bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan, tetapi belum terakomodasi dalam klasifikasi desil, agar tetap memiliki kesempatan mendapatkan perhatian melalui program pemerintah.
Selain persoalan bansos, warga juga menyuarakan kebutuhan pemasangan lampu Penerangan Jalan Umum (PJU). Aspirasi ini dinilai penting untuk menunjang keamanan, kenyamanan, serta kelancaran aktivitas masyarakat, khususnya pada malam hari.
Menanggapi usulan tersebut, Suyuti menegaskan komitmennya untuk mengawal aspirasi warga dan melakukan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait agar kebutuhan masyarakat dapat ditindaklanjuti.
“Khusus persoalan PJU, saya akan tetap mengawal dan berkoordinasi dengan dinas terkait sampai permintaan masyarakat ini bisa direalisasikan,” tegasnya.
Terkait belum optimalnya penyaluran bantuan sosial, Suyuti menjelaskan bahwa terdapat sejumlah faktor yang memengaruhi pemenuhan bantuan bagi masyarakat. Di antaranya persoalan validitas data penerima, keterbatasan kuota bantuan, hingga kendala teknis administrasi.
Selain itu, kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat juga menjadi salah satu tantangan dalam upaya memenuhi kebutuhan bantuan sosial masyarakat.
Ia menilai, pembenahan data dan mekanisme penyaluran perlu terus dilakukan agar program bantuan pemerintah benar-benar tepat sasaran serta menjangkau warga yang secara nyata membutuhkan.
Lebih jauh, Suyuti menegaskan bahwa reses bukan sekadar agenda formal untuk memenuhi kewajiban sebagai anggota legislatif. Kegiatan tersebut merupakan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan persoalan secara langsung sekaligus memperkuat komunikasi antara wakil rakyat dan konstituennya.
Ia juga mempersilakan masyarakat untuk tetap menjalin komunikasi apabila membutuhkan pelayanan maupun ingin menyampaikan berbagai persoalan di lingkungannya.
“HP saya standby 24 jam. Selama tidak ada kendala, saya akan tetap berupaya melayani masyarakat,” ungkapnya.
Di akhir kegiatan, Suyuti berharap momentum reses tersebut dapat mempererat silaturahmi dan membangun komunikasi yang berkelanjutan antara dirinya dengan masyarakat.
Menurutnya, kedekatan dan komunikasi yang baik menjadi bagian penting agar berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat dapat diketahui lebih cepat, kemudian diperjuangkan melalui mekanisme dan jalur pemerintahan yang semestinya. (MLP)
