BERITAPERS || JAKARTA – Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
menetapkan peraturan baru dalam pengurusan izin tinggal bagi warga negara asing (WNA) di
Indonesia. Mengacu kepada Surat Edaran Nomor IMI-417.GR.01.01 Tahun 2025 yang akan
efektif berlaku mulai 29 Mei 2025, WNA yang berada di Indonesia wajib melakukan
pengambilan foto dan wawancara di kantor imigrasi saat mengajukan perpanjangan izin tinggal.
Sebelum tahapan tersebut, WNA melakukan pendaftaran permohonan izin tinggal dan
pengunggahan dokumen persyaratan secara online melalui website evisa.imigrasi.go.id.
Prosedur tersebut juga berlaku bagi WN A pemegang visa on arrival (VoA).
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi, Yuldi Yusman menjelaskan, kebijakan ini
ditetapkan dengan tujuan damage control, yakni meminimalisasi potensi penyalahgunaan izin
tinggal, menjaga ketertiban administrasi keimigrasian serta mengawasi peran penjamin WNA.
“Penyesuaian tata cara perpanjangan izin tinggal ini kami canangkan dengan mencermati hasil
evaluasi menyeluruh oleh Ditjen Imigrasi.
Kami mendapati bahwa angka penyalahgunaan izin tinggal dan juga penjamin yang tidak memenuhi tanggung jawabnya masih tinggi. Pada operasipenanaman modal asing (OPS PMA) contohnya, yang dilakukan bersama BKPM selamatriwulan pertama 2025, Ditjen Imigrasi berhasil menjaring total 546 WNA dengan dugaan
penyalahgunaan izin tinggal serta total 215 perusahaan yang diduga fiktif dan perusahaan
bermasalah yang telah dicabut izin usahanya oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal
(BKPM),” tutur Yuldi.
Berdasarkan data statistik periodik tindakan administratif keimigrasian pada periode Januari s.d.
April 2024 sebanyak 1.610 WNA sedangkan periode Januari s.d. April 2025 sebanyak 2.201
WNA. Adapun kinerja penegakan hukum berdasarkan tindakan adminitratif keimigrasian pada
tahun 2025 meningkat signifikan dengan adanya kenaikan sejumlah 36,71%.
Mengacu kepada UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dalam Pasal 63 Ayat (2)
disebutkan bahwa penjamin bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan orang asing
yang dijamin selama tinggal di Wilayah Indonesia serta berkewajiban melaporkan setiap
perubahan status sipil, status keimigrasian dan perubahan alamat.
Bagi WNA yang termasuk kelompok rentan seperti lanjut usia, penyandang disabilitas, ibu
hamil, ibu menyusui serta sedang dalam kondisi mendesak, proses pendaftaran permohonan,
penyerahan dokumen hingga pembayaran dapat dilakukan secara langsung bersamaan
dengan foto dan wawancara di kantor imigrasi (walk-in) dan dibantu oleh petugas.
Yuldi juga mengimbau kepada seluruh warga negara asing yang sedang memproses
perpanjangan izin tinggal atau perubahan data agar memberikan keterangan yang benar pada
saat melakukan wawancara dengan petugas. “Kami mengingatkan agar WNA memberikan
keterangan yang sebenar-benarnya kepada petugas guna menghindari kendala di kemudian
hari,” tegasnya.
Sementara itu, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto menyebutkan, “Dengan
diberlakukannya kebijakan ini, Ditjen Imigrasi berharap dapat memperkuat sistem pengawasan
terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing di Indonesia, serta memastikan seluruh proses
keimigrasian berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” pungkasnya. (*)
Anda Mungkin Menyukai Berita ini
