BERITAPERS || Jakarta – Kamis, 30 Oktober 2025. Walikota Parepare, H. Tasming Hamid, SE., MH, menghadiri pertemuan strategis bersama Menteri Pertanian Republik Indonesia, Dr. (HC) Andi Amran Sulaiman, di kediaman beliau, kawasan Kalibata, Jakarta. Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh sejumlah kepala daerah se-Sulawesi Selatan dan difasilitasi langsung oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, ST.
Pertemuan ini berlangsung dalam suasana akrab namun sarat makna, menandai langkah konkret dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat realisasi program kedaulatan dan kemandirian pangan nasional. Sulawesi Selatan yang selama ini dikenal sebagai salah satu lumbung pangan utama Indonesia, kembali diproyeksikan untuk memainkan peran sentral dalam menjaga ketahanan pangan nasional.
Dalam pertemuan tersebut, Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman, menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor dan lintas daerah untuk mengatasi berbagai tantangan di bidang pertanian, mulai dari peningkatan produktivitas, akses permodalan petani, hingga digitalisasi sistem pertanian. Ia juga mendorong setiap kepala daerah untuk memanfaatkan potensi wilayah masing-masing secara optimal, agar Indonesia dapat mandiri dalam penyediaan bahan pangan pokok.
“Sulawesi Selatan memiliki lahan subur dan potensi besar di sektor pertanian. Jika sinergi antara pusat dan daerah berjalan efektif, kita bukan hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan nasional, tetapi juga bisa menjadi penopang ekspor,” ujar Menteri Amran.
Walikota Parepare, H. Tasming Hamid, dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa Kota Parepare siap menjadi bagian aktif dalam mendukung agenda nasional tersebut. Meskipun Parepare bukan daerah agraris utama, sektor perdagangan hasil pertanian dan logistik menjadi salah satu kekuatan strategis kota ini.
Menurutnya, Parepare memiliki posisi geografis yang sangat strategis sebagai gerbang distribusi hasil pertanian dari wilayah utara Sulawesi Selatan menuju daerah lain. Dengan dukungan infrastruktur pelabuhan dan jalur transportasi yang memadai, Parepare dapat berperan dalam memperlancar rantai pasok pangan antarwilayah.
“Parepare bukan hanya kota jasa dan perdagangan, tetapi juga penopang penting bagi sistem logistik pertanian di Sulawesi Selatan. Melalui dukungan program Kementerian Pertanian, kami ingin memperkuat peran ini agar rantai distribusi pangan nasional semakin efisien,” ujar H. Tasming Hamid.
Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, yang memfasilitasi pertemuan tersebut, mengapresiasi kehadiran seluruh kepala daerah yang menunjukkan komitmen tinggi untuk memajukan sektor pertanian. Ia menegaskan bahwa keberhasilan kedaulatan pangan tidak dapat dicapai tanpa sinergi lintas wilayah dan dukungan kebijakan yang berpihak pada petani.
“Pemerintah Provinsi akan terus menjadi jembatan antara pemerintah pusat dan daerah kabupaten/kota. Kita ingin memastikan seluruh program pembangunan pertanian berjalan efektif, terukur, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat,” tegas Gubernur Andi Sudirman.
Pertemuan strategis tersebut juga membahas berbagai peluang inovasi dalam pengembangan pertanian berkelanjutan, termasuk pemanfaatan teknologi pertanian modern, penguatan koperasi petani, dan peningkatan akses terhadap pupuk dan benih unggul. Para kepala daerah bersepakat untuk membangun kolaborasi lintas daerah agar sektor pertanian di Sulawesi Selatan semakin tangguh dan adaptif terhadap perubahan iklim dan dinamika pasar global.
Di akhir pertemuan, Walikota Parepare H. Tasming Hamid menyampaikan apresiasi kepada Menteri Pertanian dan Gubernur Sulsel atas inisiatif strategis tersebut. Ia menegaskan komitmen Pemerintah Kota Parepare untuk terus mendukung kebijakan pemerintah pusat melalui langkah-langkah nyata di lapangan.
“Kami berkomitmen menjadikan Parepare sebagai simpul penting dalam rantai distribusi pangan Sulawesi Selatan. Dengan sinergi dan dukungan dari semua pihak, kita optimis mampu mewujudkan kemandirian pangan yang berkelanjutan,” tutup H. Tasming Hamid.
Pertemuan ini diharapkan menjadi titik awal kolaborasi lebih erat antara pemerintah pusat dan daerah, serta mempercepat terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan sejahtera di bidang pangan. (MLP)










