BERITAPERS || PAREPARE, 9 Oktober 2025 – Pemerintah Kota Parepare menggelar Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kegiatan Pembangunan Triwulan III Tahun Anggaran 2025, bertempat di Ruang Pola Kantor Setdako Parepare, Kamis (9/10/2025).
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Wali Kota Parepare, H. Tasming Hamid, dan dihadiri Pejabat Sekda Amarun Agung Hamka, Kepala Bappeda Zulkarnaen Nasrun, serta para kepala perangkat daerah di lingkungan Pemkot Parepare.
Dalam arahannya, Wali Kota Tasming Hamid menekankan pentingnya percepatan serapan anggaran menjelang akhir tahun 2025 agar hasil pembangunan segera dapat dirasakan oleh masyarakat.
“Kegiatan yang sampai sekarang belum terealisasi harus dilakukan upaya percepatan dengan koordinasi multisektor agar dapat selesai tepat waktu,” tegas Tasming.
Ia juga mengingatkan bahwa pada tahun anggaran 2026, Pemkot Parepare akan menghadapi tantangan berupa pengurangan anggaran yang cukup signifikan. Berdasarkan data dari Badan Keuangan Daerah (BKD), terdapat pengurangan sebesar Rp101,9 miliar, ditambah kebutuhan pembiayaan P3K dan P3K paruh waktu sekitar Rp80 miliar, sehingga total pengurangan yang harus diantisipasi mencapai Rp182 miliar.
“Rp182 miliar bukan angka kecil dalam APBD. Kita harus punya strategi karena kegiatan yang selaras dengan visi-misi kita, program gubernur, dan program presiden tetap harus berjalan,” ujar Tasming.
Ia menjelaskan, pemangkasan anggaran tersebut merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang mengarahkan seluruh jajaran pemerintah untuk melakukan efisiensi belanja negara dan daerah tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.
Tasming juga menegaskan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pada akhir tahun tetap fokus pada isu-isu strategis yang mendukung 18 Program Prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Parepare, 8 Prioritas Pembangunan Gubernur Sulsel, serta 17 Program Prioritas Nasional (Asta Cita).
“Program prioritas tersebut harus tetap berjalan meskipun dengan keterbatasan anggaran. Kita semua menyadari tantangan ini, termasuk dampak inflasi yang memengaruhi daya beli masyarakat,” kata Tasming.
Ia mengimbau seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar mengambil langkah konkret untuk mempercepat proses pelaksanaan kegiatan, memperkuat pengawasan internal, serta memastikan pencapaian indikator sasaran program.
“Saya tekankan kepada OPD yang masih minim realisasi kegiatan, baik fisik maupun keuangan, agar segera meningkatkan kinerjanya,” tegas Wali Kota.
Sementara itu, Kepala Bappeda Parepare, Zulkarnaen Nasrun, dalam laporannya memaparkan struktur APBD Kota Parepare Tahun 2025 dengan total nilai Rp989,2 miliar.
Untuk Pendapatan Daerah, target sebesar Rp938,8 miliar dengan realisasi hingga September 2025 mencapai Rp687,9 miliar atau 73,23 persen.
Anda Mungkin Menyukai Berita ini
Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi Rp192,7 miliar (66,04%),
Pendapatan Transfer mencapai Rp495,2 miliar (76,54%).
Sementara itu, Belanja Daerah terealisasi Rp539,7 miliar (51,21%), dengan rincian:
Belanja operasi Rp515,3 miliar (59,74%),
Belanja modal Rp87,6 miliar (27,99%),
Belanja tidak terduga Rp56 juta (0,56%).
Zulkarnaen juga menyampaikan capaian pembangunan fisik Triwulan III mencapai 72,08%, mencakup 158 program, 468 kegiatan, dan 1.253 sub-kegiatan.
Beberapa perangkat daerah dengan capaian fisik tertinggi di antaranya:
Kecamatan Soreang (89,7%),
Dinas Satpol PP (85,7%),
Dinas Penanaman Modal dan PTSP (80,4%)
Kecamatan Ujung (80,44%),
RSUD Andi Makkasau (79,67%).
Sedangkan perangkat daerah dengan serapan keuangan tertinggi antara lain:
RSUD Andi Makkasau (77,91%),
Sekretariat DPRD (68,95%),
BKPSDM (67,95%).
Rapat Monev ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen seluruh jajaran Pemkot Parepare dalam meningkatkan kinerja, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penggunaan APBD Tahun 2025, demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada hasil pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
