Gowa – Sebuah kawasan perumahan Bumi Firdauzy yang berdiri di dusun Ana Gowa Desa Taeng, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, kini menjadi sorotan publik setelah terbongkar diduga dibangun tanpa kelengkapan izin resmi Persetujuan Teknis (Pertek) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, pembangunan fasilitas pemukiman tanpa izin yang sah tergolong pelanggaran serius, sehingga masyarakat sekitar mengimbau agar pihak terkait khususnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta instansi terkait lainnya segera mengambil langkah tegas dengan menutup seluruh unit dan fasilitas dalam kawasan perumahan Firdauzi yang diduga ilegal tersebut.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman, setiap pembangunan perumahan harus melalui proses perizinan yang lengkap, termasuk memperoleh Pertek sebagai konfirmasi teknis rancangan bangunan dan PBG sebagai persetujuan akhir sebelum konstruksi dimulai.
Selain itu, Peraturan Menteri PUPR Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Izin Pembangunan Gedung juga mengatur secara jelas bahwa setiap bentuk pembangunan yang tidak memiliki izin resmi dapat dikenai sanksi berupa pembongkaran, denda administrasi, hingga tuntutan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ketegasan dalam menindaklanjuti kasus ini bukan hanya untuk menjaga supremasi hukum, melainkan juga sebagai bentuk perlindungan esensial bagi masyarakat.
Pembangunan tanpa izin teknis berpotensi menimbulkan risiko keamanan struktural yang dapat membahayakan penghuni, sekaligus mengganggu tata ruang wilayah yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gowa.
Oleh karena itu, tuntutan penutupan menjadi langkah yang tak terhindarkan untuk mencegah kerugian lebih lanjut dan memastikan kepatuhan terhadap aturan pembangunan yang telah dirumuskan secara matang.
Selain mendesak peran aktif dari dinas PUPR dan instansi terkait, masyarakat juga mengajak Pemerintah Resor (Polres) Gowa untuk turun tangan dalam melakukan penyelidikan mendalam.
Keterlibatan kepolisian diharapkan dapat mengungkap seluruh rantai proses pembangunan yang diduga menyimpang, mulai dari identifikasi pihak pengembang, pengelola, hingga pihak mana saja yang terlibat dalam kelalaian atau kesengajaan memperbolehkan proyek ini berjalan.
Anda Mungkin Menyukai Berita ini
Langkah ini menjadi krusial untuk memastikan tidak ada pihak yang dapat lolos dari jerat hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku potensial di masa depan.
Untuk menggali fakta secara langsung, tim wartawan redaksi kami telah melakukan kunjungan ke kantor pemasaran yang berlokasi tidak jauh dari lokasi perumahan pada hari Jum’at (30/01/2026). Namun, kunjungan tersebut tidak menemukan adanya pengelola atau perwakilan resmi yang dapat memberikan klarifikasi terkait status hukum proyek ini.
Ruang pemasaran yang ditemui tampak sepi dan tidak ada tanda aktivitas operasional yang jelas, sehingga memperdalam kekhawatiran terkait transparansi dan akuntabilitas dari pihak pengelola.
Hingga saat berita ini disiarkan melalui platform media BeritaPers.com, belum terdapat konfirmasi resmi sedikitpun baik dari pihak pengelola perumahan maupun pengembang terkait tuduhan pembangunan tanpa izin yang telah dilontarkan.
Keterbatasan informasi dari pihak yang seharusnya bertanggung jawab membuat proses klarifikasi menjadi terhambat, sekaligus menimbulkan pertanyaan lebih lanjut mengenai bagaimana proyek ini dapat memasuki tahap pembangunan bahkan pemasaran tanpa izin yang sah.
Redaksi kami dengan penuh kesadaran akan prinsip jurnalistik yang adil dan objektif, sehingga secara terbuka membuka ruang hak jawab yang luas bagi pihak pengembang, pengelola perumahan, maupun instansi pemerintah yang terkait.
Setiap penjelasan, data, atau argumen yang disampaikan akan kami terima dengan senang hati dan publikasikan secara transparan sesuai dengan kaidah kejujuran berita.
Kami juga akan terus mengikuti perkembangan kasus ini dengan cermat, menyampaikan setiap langkah tindakan dan klarifikasi secara terperinci untuk menjamin akses informasi yang akurat dan dapat dipercaya bagi seluruh masyarakat pembaca.
