BERITAPERS || PAREPARE — Ketua Komisi III DPRD Kota Parepare dari Fraksi Golkar Hamran Hamdani, SE menggelar kegiatan temu konstituen dalam rangka penjaringan aspirasi masyarakat (reses) masa sidang tahun 2026 di S3 Box, Jalan Mattiro Tasi, Kelurahan Cappa Galung, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Kamis (14/5/2026).
Kegiatan reses yang berlangsung sejak 14 hingga 17 Mei 2026 tersebut dihadiri tokoh masyarakat, pemuda, ibu rumah tangga, serta sejumlah warga dari berbagai wilayah di Bacukiki Barat. Suasana dialog berlangsung hangat dan penuh keterbukaan, di mana masyarakat menyampaikan berbagai kebutuhan dan persoalan yang dihadapi di lingkungan masing-masing.
Dalam penyampaiannya, Hamran Hamdani menegaskan bahwa kegiatan reses merupakan momentum penting bagi anggota DPRD untuk tetap dekat dengan masyarakat serta mendengarkan langsung aspirasi warga.
Ia mengakui bahwa saat ini pemerintah daerah maupun DPRD menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan anggaran akibat berbagai kebijakan efisiensi dan pemotongan anggaran dari pemerintah pusat.
“Sekarang pemerintah harus benar-benar putar otak bagaimana mengatur anggaran. Banyak pos anggaran yang mengalami pemotongan, termasuk di DPRD. Bahkan kegiatan reses yang biasanya bisa dianggarkan sampai tiga kali, saat ini baru dua kali dan kemungkinan tambahan baru bisa dibahas melalui APBD Perubahan,” ujar Hamran di hadapan warga.
Anda Mungkin Menyukai Berita ini
Menurutnya, kegiatan reses tidak boleh dipandang sekadar agenda formalitas, melainkan bagian penting dari tanggung jawab moral wakil rakyat untuk terus hadir di tengah masyarakat.
“Acara seperti ini justru harus ditambah karena anggota DPRD harus selalu dekat dengan masyarakat. Tidak boleh terlalu jauh dari rakyat. Kesempatan seperti ini kita gunakan untuk saling bertemu, berdiskusi, dan mencari solusi bersama,” katanya.
Hamran juga menegaskan komitmennya untuk tetap hadir di tengah masyarakat sebagaimana janji yang disampaikannya sejak sebelum pemilu.
“Saya tidak pernah menjanjikan hal-hal berlebihan saat kampanye dulu. Tetapi saya selalu berkomitmen untuk hadir bersama masyarakat. Selama dua tahun sejak dilantik, alhamdulillah sudah banyak usulan masyarakat yang berhasil kami perjuangkan,” ungkapnya.
Ia menyebut sejumlah program dan usulan warga yang kini mulai terealisasi, mulai dari pengusulan infrastruktur lingkungan hingga bantuan untuk kegiatan kepemudaan dan masyarakat.
“Ada beberapa usulan masyarakat yang sekarang sudah berjalan. Bahkan tadi pagi saya mendapat informasi beberapa program yang kita perjuangkan sudah mulai direalisasikan. Ada juga bantuan untuk kelompok pemuda, termasuk bantuan kompresor yang sudah mendapat SK dari wali kota,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Hamran turut memaparkan kondisi keuangan daerah yang menurutnya cukup berat akibat tingginya belanja pegawai dalam struktur APBD.
Ia menjelaskan bahwa berdasarkan amanat undang-undang, belanja pegawai dalam APBD maksimal hanya 30 persen. Namun kenyataannya, saat ini belanja pegawai di Kota Parepare telah mencapai sekitar 50,4 persen.
“Kalau misalnya APBD kita seribu miliar, maka sekitar lima ratus miliar lebih habis hanya untuk belanja pegawai. Ini tentu menjadi tantangan besar karena ruang fiskal untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat menjadi terbatas,” terangnya.
Selain itu, ia juga menyinggung adanya pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang berdampak terhadap berbagai program pembangunan di daerah.
“Dana transfer yang biasanya dipakai untuk pembangunan juga mengalami pemotongan cukup besar. Jadi pemerintah daerah harus benar-benar cermat menentukan prioritas pembangunan,” tambahnya.
Hamran juga menyoroti persoalan layanan BPJS Kesehatan yang masih sering menjadi keluhan masyarakat. Menurutnya, pemerintah daerah terus berupaya memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang maksimal, khususnya bagi warga kurang mampu.
Ia meminta masyarakat agar tidak ragu menyampaikan kendala terkait kepesertaan maupun pelayanan BPJS kepada pemerintah maupun anggota DPRD agar dapat segera dikoordinasikan.
“Masalah BPJS ini juga menjadi perhatian serius pemerintah. Kita ingin masyarakat tetap mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Kalau ada kendala administrasi atau pelayanan, silakan disampaikan supaya bisa kita bantu komunikasikan dan carikan solusi,” ujar Hamran.
Di akhir kegiatan, acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab bersama masyarakat. Dalam sesi tersebut, warga menyampaikan berbagai aspirasi mulai dari persoalan infrastruktur lingkungan, drainase, bantuan kelompok usaha masyarakat, hingga kebutuhan fasilitas kepemudaan di wilayah Bacukiki Barat.
Beberapa warga juga mengusulkan pengadaan bak sampah maupun kontainer sampah di sejumlah titik lingkungan yang dinilai masih minim fasilitas kebersihan. Menurut warga, keberadaan fasilitas tersebut sangat dibutuhkan untuk menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi penumpukan sampah di permukiman warga.
Selain itu, masyarakat turut menyampaikan persoalan terkait sertifikat tanah yang hingga kini masih menjadi kendala bagi sebagian warga, baik dalam proses pengurusan administrasi maupun legalitas kepemilikan lahan.
Menanggapi hal tersebut, Hamran Hamdani menyatakan akan menindaklanjuti seluruh aspirasi masyarakat melalui koordinasi dengan instansi terkait agar dapat menjadi perhatian pemerintah daerah.
Sejumlah warga juga menyampaikan keluhan terkait layanan kesehatan dan kepesertaan BPJS, termasuk persoalan tunggakan, perubahan status kepesertaan, serta pelayanan rumah sakit.
Hamran Hamdani menanggapi langsung setiap pertanyaan dan aspirasi warga dengan terbuka. Ia menegaskan seluruh masukan masyarakat akan menjadi bahan perjuangan dalam pembahasan program dan anggaran di DPRD Kota Parepare.
“Kami di DPRD tentu tidak bisa bekerja sendiri. Aspirasi masyarakat sangat penting menjadi dasar perjuangan kami dalam pembahasan program dan anggaran. Insyaallah semua usulan akan kami kawal sesuai kemampuan dan kewenangan yang ada,” tutupnya. (MLP)
