BERITAPERS || Sinjai — Pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 di Kabupaten Sinjai resmi memasuki tahapan pendataan lapangan. Sejak pagi hari, Senin (15/6/2026), ratusan Petugas Pencacah Lapangan (PPL) mulai turun ke wilayah tugas masing-masing untuk melakukan pendataan aktivitas ekonomi masyarakat secara langsung.
Sebelum memulai pencacahan, para PPL terlebih dahulu didampingi oleh Petugas Pemeriksa Lapangan (PML) untuk melapor dan berkoordinasi dengan pemerintah desa maupun kelurahan setempat. Langkah tersebut dilakukan guna memastikan petugas memahami batas-batas wilayah tugas Satuan Lingkungan Setempat (SLS) serta kondisi geografis yang akan menjadi area kerja selama pelaksanaan sensus.
Suasana di sejumlah desa dan kelurahan tampak lebih ramai dari biasanya. Para petugas yang mengenakan atribut resmi Badan Pusat Statistik (BPS) diterima oleh pemerintah setempat sebelum kemudian bergerak menyusuri wilayah pendataan yang telah ditetapkan.
Kepala BPS Kabupaten Sinjai sebelumnya menegaskan bahwa tahap pendataan lapangan menjadi bagian paling krusial dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Dari proses inilah nantinya akan diperoleh data yang menggambarkan kondisi riil aktivitas ekonomi masyarakat, mulai dari usaha mikro, kecil, menengah hingga usaha berskala besar yang beroperasi di wilayah Kabupaten Sinjai.
RELATED POSTS
Dalam pelaksanaannya, setiap PPL didampingi oleh PML yang bertugas memberikan arahan teknis, memastikan prosedur pendataan berjalan sesuai standar, serta melakukan pengawasan terhadap kualitas data yang dikumpulkan.
Wira, Salah seorang PML yang mendampingi petugas di lapangan mengatakan bahwa pendampingan pada hari pertama sangat penting untuk memastikan seluruh petugas memahami wilayah kerjanya dan tidak mengalami kendala saat melakukan pencacahan.
“Hari ini kami mendampingi PPL untuk berkoordinasi dengan pemerintah desa sekaligus mengenali batas-batas wilayah tugas atau SLS. Dengan memahami wilayah kerja sejak awal, proses pendataan akan lebih terarah dan meminimalkan kemungkinan adanya usaha atau rumah tangga yang terlewat,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa selain memastikan ketepatan wilayah pendataan, PML juga bertugas memantau kualitas pengisian data serta memberikan solusi apabila ditemukan kendala teknis di lapangan.
“Kami ingin memastikan setiap data yang dikumpulkan benar-benar akurat karena hasil sensus ini akan menjadi dasar berbagai kebijakan pembangunan ke depan. Oleh karena itu, pengawasan dan pendampingan kepada petugas menjadi sangat penting,” tambahnya.
Sementara itu, pemerintah desa dan kelurahan menyambut baik dimulainya pendataan Sensus Ekonomi 2026. Mereka menilai kegiatan tersebut memiliki manfaat besar dalam memotret kondisi ekonomi masyarakat secara menyeluruh.
Khairul Asidin selaku Sekretaris Desa Pattongko Kecamatan Tellulimpoe
yang menerima kedatangan petugas sensus mengaku siap mendukung penuh pelaksanaan pendataan di wilayahnya. Ia juga mengimbau masyarakat untuk memberikan informasi yang benar serta menerima petugas sensus dengan baik.
“Kami mengajak seluruh warga untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Jika ada petugas BPS yang datang ke rumah atau tempat usaha, mohon diterima dengan baik dan berikan informasi sesuai kondisi yang sebenarnya. Data yang diberikan masyarakat akan sangat bermanfaat untuk pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat ke depan,” katanya.
Menurutnya, keberhasilan sensus tidak hanya menjadi tanggung jawab BPS, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat. Semakin akurat data yang diberikan, semakin tepat pula kebijakan pembangunan yang dapat dirancang pemerintah.
Di Kabupaten Sinjai, sebanyak 326 petugas yang terdiri dari 286 Petugas Pencacah Lapangan dan 40 Petugas Pemeriksa Lapangan telah disiapkan untuk menyukseskan pelaksanaan sensus. Mereka akan melakukan pendataan secara langsung dari rumah ke rumah maupun ke lokasi usaha guna memastikan seluruh aktivitas ekonomi masyarakat dapat terdata dengan baik.
Dengan dimulainya pendataan lapangan, Kabupaten Sinjai memasuki fase penting dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Harapannya, data yang dihasilkan nantinya mampu menjadi fondasi kuat bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
(Rafi)
Discussion about this post