BERITAPERS, JAKARTA – Dewan Pengurus Pusat Ikatan Kekeluargaan Alumni Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia (DPP IKA ISMEI) menyatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,29 persen secara tahunan (year on year/yoy) pada Kuartal II 2026 menjadi bukti kuat resiliensi ekonomi nasional di tengah tingginya tekanan global. Penilaian tersebut disampaikan melalui hasil telaah strategis Bidang Kajian Strategis (Kastra) dan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) terhadap kinerja makroekonomi nasional serta asesmen Rapat Berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) III per Agustus 2026.
Dalam kajian tersebut disebutkan bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia atas dasar harga berlaku mencapai Rp6.552,1 triliun, sedangkan atas dasar harga konstan mencapai Rp3.576,2 triliun. Capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 5,29 persen juga berhasil melampaui ekspektasi pasar yang sebelumnya berada di angka 5,12 persen.
Ketua Bidang Kajian Strategis dan Litbang DPP IKA ISMEI periode 2025–2030, Andi Rante, mengapresiasi kinerja pemerintah bersama otoritas keuangan yang dinilai mampu meredam dampak gejolak ekonomi global. Menurutnya, di tengah eskalasi konflik di Timur Tengah, ancaman gangguan rantai pasok di Selat Hormuz, kenaikan harga energi, hingga suku bunga global yang masih tinggi, ekonomi Indonesia tetap menunjukkan daya tahan yang kuat berkat bantalan domestik yang solid.
Andi Rante menjelaskan, perlambatan pertumbuhan dibandingkan Kuartal I 2026 yang mencapai 5,61 persen merupakan bentuk penyesuaian yang wajar akibat tekanan geopolitik dunia. Namun demikian, berbagai stimulus domestik seperti pencairan gaji ke-13 bagi ASN, TNI, dan Polri, konsumsi masyarakat yang tetap terjaga, serta investasi yang terus tumbuh menjadi faktor utama penopang perekonomian nasional.
Dari sisi stabilitas sistem keuangan, DPP IKA ISMEI menilai sinergi antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berjalan efektif. Sektor perbankan dinilai tetap memiliki permodalan dan likuiditas yang kuat, sementara tingkat penjaminan simpanan nasabah masih berada di atas ambang batas aman. Langkah penanganan terhadap 25 BPR/BPRS sepanjang Semester I 2026 juga dipandang sebagai bagian dari konsolidasi struktural untuk memperkuat industri perbankan daerah.
Anda Mungkin Menyukai Berita ini
Kajian tersebut juga mencatat pertumbuhan positif pada sektor pembiayaan dan asuransi, meningkatnya penyaluran modal kerja kepada korporasi maupun pelaku usaha mikro, serta mulai pulihnya pasar modal memasuki Kuartal III 2026. Selain itu, sejumlah kebijakan baru seperti PP Nomor 21 Tahun 2026 mengenai Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA), percepatan pembaruan data SLIK OJK, hingga penguatan pengawasan terhadap aset kripto dinilai menjadi langkah penting dalam memperkuat sektor keuangan nasional.
Untuk menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi pada semester kedua tahun 2026, Bidang Kastra dan Litbang DPP IKA ISMEI merumuskan empat rekomendasi strategis kepada anggota KSSK. Rekomendasi tersebut meliputi penguatan kalibrasi bauran kebijakan fiskal dan moneter, percepatan penyehatan BPR/BPRS berbasis tata kelola dan digitalisasi, optimalisasi transmisi kebijakan ke sektor riil khususnya UMKM, serta percepatan regulasi perlindungan konsumen dan penjaminan polis di tengah meningkatnya jumlah investor aset digital.
Andi Rante optimistis Indonesia mampu mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan hingga akhir 2026. Menurutnya, kepemimpinan ekonomi yang terukur, efisiensi belanja pemerintah, serta penguatan konsolidasi industri keuangan akan menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di tengah dinamika global yang masih berlangsung.
Sebagai organisasi yang mewadahi alumni mahasiswa ekonomi, akademisi, profesional, dan praktisi keuangan, DPP IKA ISMEI melalui Bidang Kajian Strategis dan Litbang menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan analisis yang independen dan konstruktif sebagai kontribusi dalam mengawal kebijakan makroekonomi serta pembangunan nasional. (*)
