BERITAPERS, Makassar — Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Makassar Sanctus Albertus Magnus menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Selasa (10/11/2026). Mengusung tema “Sadarkan Prabowo Gibran, Selamatkan Rakyat”, massa aksi menyampaikan enam tuntutan yang berkaitan dengan persoalan koperasi, keamanan pangan, lahan garapan petani, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), keamanan warga Makassar, serta pembenahan internal Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
Ketua Presidium PMKRI Cabang Makassar, Michael Angelo Tandiayuk, mengatakan pihaknya meminta DPRD Sulsel menghadirkan instansi yang memiliki kewenangan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP). Menurutnya, setiap instansi harus membawa data, menjelaskan langkah yang telah dilakukan, serta menyampaikan target waktu perbaikan yang dapat diketahui masyarakat.
“Kami meminta DPRD Sulsel menghadirkan instansi yang berwenang dalam Rapat Dengar Pendapat. Setiap instansi perlu membawa data, menjelaskan tindakan yang sudah diambil, dan menyampaikan kapan warga bisa melihat perbaikannya,” ujar Michael Angelo Tandiayuk.
Pada persoalan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, PMKRI meminta pemerintah membuka data operasional koperasi berdasarkan kabupaten dan kota, sekaligus melakukan audit terhadap penggunaan anggaran serta proses serah terima aset. Tuntutan tersebut merujuk pada keterangan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sulawesi Selatan pada 24 Oktober 2026 yang menyebutkan bahwa sebanyak 3.059 koperasi telah memiliki legalitas dan 110 di antaranya telah beroperasi.
Terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), PMKRI meminta Badan Gizi Nasional membuka data sertifikasi dapur dan cakupan penerima manfaat. Mereka juga mendesak adanya tindak lanjut terhadap insiden dugaan keracunan makanan di Kabupaten Tana Toraja.
Anda Mungkin Menyukai Berita ini
Dinas Kesehatan setempat mencatat sebanyak 196 orang telah mendapatkan penanganan hingga 9 September 2026 dalam kasus dugaan keracunan yang berkaitan dengan program MBG. Dinas Kesehatan kemudian menyampaikan hasil pengujian yang menemukan cemaran bakteri E. coli pada sampel ayam bumbu kuning.
PMKRI juga menyoroti persoalan rencana pembangunan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan di Bontolojong, Kabupaten Bantaeng. Dalam hal ini, mereka mendesak pemerintah dan TNI menjelaskan dasar pemilihan lokasi pembangunan tersebut.
Menyusul laporan LBH Makassar mengenai upaya pematokan lahan pada 3 November 2026, PMKRI meminta agar pekerjaan fisik pada bidang tanah yang masih disengketakan dihentikan sementara. Penghentian tersebut diminta berlaku hingga status dan batas lahan diperiksa bersama petani serta instansi terkait.
Pada persoalan kebakaran hutan dan lahan, PMKRI meminta Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) membuka peta wilayah rawan kebakaran, memperkuat kesiapan petugas dalam menghadapi medan yang sulit, serta menetapkan langkah pemulihan bagi masyarakat terdampak.
Permintaan tersebut turut merujuk pada catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengenai kebakaran yang berdampak pada sekitar enam hektare perkebunan milik warga di Buntu Kamiri, Kabupaten Luwu, pada 7 November 2026.
Sementara itu, terkait keamanan masyarakat di Kota Makassar, PMKRI mendesak Kapolda Sulawesi Selatan dan Kapolrestabes Makassar mengambil langkah tegas dalam memberantas aksi tawuran, perkelahian antarkelompok, serta kekerasan yang melibatkan geng motor.
PMKRI secara khusus menyoroti bentrokan yang terjadi di Jalan Kakatua II, Kecamatan Mamajang, pada 4 November 2026. Peristiwa tersebut mengakibatkan seorang warga meninggal dunia dan Kapolsek Mamajang mengalami luka-luka.
“Warga di lokasi yang berulang kali mengalami bentrokan berhak tahu langkah pencegahan apa yang sudah diambil. Kami mendesak Kapolda dan Kapolrestabes memperkuat patroli di titik rawan, segera merespons laporan warga, dan menindak tegas para pelaku sesuai hukum,” kata Alsiana Duri selaku Jenderal Lapangan aksi.
Selain itu, PMKRI menyatakan dukungannya terhadap pembenahan internal Polri, khususnya terkait pengusutan perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Pada 5 November 2026, Polri menyampaikan bahwa perkara tersebut telah melibatkan empat tersangka dan Kapolri Suyudi Ario Seto telah membentuk tim khusus. Menanggapi perkembangan tersebut, PMKRI mendukung pemeriksaan terhadap rantai perintah, audit penggunaan alat sadap, serta perlindungan saksi.
PMKRI juga meminta agar setiap personel yang terbukti menyalahgunakan kewenangan diberikan tindakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku tanpa memandang pangkat maupun jabatan.
Jenderal Lapangan aksi, Alsiana Duri, menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal seluruh tuntutan yang telah disampaikan. PMKRI meminta setiap jawaban dari instansi terkait dicatat dalam risalah RDP dengan disertai dokumen pendukung, penanggung jawab, serta tanggal pelaksanaan tindak lanjut.
“Setelah aksi ini, kami akan mengawal keenam tuntutan. Kami meminta setiap jawaban dicatat dalam risalah dengan dokumen pendukung, penanggung jawab, dan tanggal tindak lanjut. Untuk isu yang menjadi kewenangan pusat, kami meminta DPRD menyampaikan kepada siapa tuntutan diteruskan dan kapan suratnya dikirim,” ujar Hendrik Uki selaku Koordinator Lapangan aksi. (*)
