BERITAPERS || – Terkait dengan pandangannya menyikapi soal program presiden Prabowo Subianto, yakni program makan bergizi gratis yang disingkat (MBG) yang dicanangkan oleh pusat sejumlah tokoh lakukan pertemuan di Papua.(Jum’at,7/3/2025)
Hasil pertemuan dengan Sekretaris Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah Daniel Maipon, S.STP yaitu mereka menerima sejumlah pengaduan dari masyarakat yang menolak program tersebut.
MRP juga menegaskan bahwa dalam penolakan ini didasarkan pada kekhawatiran bahwa makanan disediakan oleh aparat keamanan, yang menimbulkan trauma dan ketakutan di kalangan masyarakat dan juga masyarakat mempertanyakan siapa yang akan bertanggung jawab jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan setelah konsumsi makanan tersebut.
Daniel Maipon dalam program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Papua Tengah harus ditambahkan dengan makanan lokal seperti ubi dan ikan sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani dan nelayan lokal di Papua Tengah.
MRP Papua Tengah menekankan pentingnya keterwakilan OAP di kursi legislatif, baik di tingkat DPRD kabupaten/kota, provinsi, maupun DPR RI dan DPD RI dikarenakan hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Otonomi Khusus yang memberikan kekhususan bagi OAP untuk berperan aktif dalam politik dan pemerintahan.
Juga MRP menyoroti kasus pelanggaran norma adat yang dianggap sebagai perbuatan tercela, mereka juga menekankan bahwa adat Papua memiliki aturan yang jelas dan sanksi sosial bagi pelanggar, serta tidak membenarkan perilaku yang menyimpang dari norma adat. (*)
Anda Mungkin Menyukai Berita ini
