BERITAPERS || Parepare – Lembaga Investigasi Mendidik Pro Rakyat Nusantara (Lidik Pro) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kota Parepare melakukan kunjungan ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Parepare, Kamis (8/5/2025). Kunjungan ini dilakukan dalam rangka koordinasi terkait mekanisme pengajuan dan pencairan dana hibah untuk tahun anggaran 2025.
Dana hibah dari pemerintah daerah merupakan salah satu bentuk dukungan kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) untuk menjalankan program-program sosial, pendidikan, budaya, maupun advokasi publik. Dalam hal ini, Bakesbangpol sebagai mitra pembina ormas memiliki peran penting dalam mengawal proses pengusulan agar berjalan sesuai aturan dan prinsip transparansi.
Rombongan Lidik Pro dipimpin langsung oleh Ketua DPD Ismail Waru, didampingi Sekretaris Faharuddin dan Bendahara M. Thohad Hasli. Mereka disambut hangat dan penuh suasana kekeluargaan oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Kabid Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya Agama dan Ormas , Hasniati, S.Sos.
Dalam pertemuan tersebut, Hasniati menjelaskan bahwa terdapat enam proposal ormas yang sebelumnya telah masuk dan tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2025. Namun, realisasi anggaran tersebut tidak dapat dilaksanakan akibat kebijakan efisiensi anggaran.
RELATED POSTS
“Proposal harus segera dimasukkan kembali tahun ini. Banyak organisasi yang mengajukan, sehingga diperlukan pelaporan lengkap dan disposisi dari Bapak Wali Kota agar bisa kami cermati secara tepat,” ujar Hasniati.
Ia juga menegaskan bahwa seluruh ormas diminta untuk menyusun kembali proposal sesuai kepengurusan terbaru dan segera mengajukannya tahun ini sebagai dasar pengusulan dana hibah tahun anggaran 2026.
Ketua Lidik Pro Parepare, Ismail Waru, mengapresiasi penyambutan hangat dari pihak Bakesbangpol dan menyatakan kesiapan organisasinya untuk mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.
“Kami dari Lidik Pro Parepare sangat mendukung proses yang transparan dan tertib administrasi. Ini juga menjadi kesempatan bagi kami untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah demi membangun kemitraan yang sehat dan produktif,” ungkap Ismail Waru.
Sebagai tindak lanjut, Lidik Pro Parepare berkomitmen untuk segera memperbarui dokumen kepengurusan dan melengkapi proposal sesuai ketentuan yang berlaku, agar proses pengajuan dana hibah tahun 2026 dapat berjalan lancar dan tepat sasaran. (MLP)
Discussion about this post