BULUKUMBA – Dalam rangka mencegah potensi konflik agraria di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Kabupaten Bulukumba, telah dilaksanakan kegiatan silaturahmi dan dialog bersama antara unsur kepolisian dengan tokoh serta perwakilan masyarakat Desa Darubiah, Kecamatan Bontobahari. Kegiatan berlangsung di Warkop Dg. Malleongi pada Sabtu, 12 September 2026, pukul 10.00 WITA hingga selesai dalam suasana aman dan lancar.
Pertemuan ini dihadiri oleh Akp Taufik Ismail, SH (Kanit Subdit Ekonomi Pola Sulsel), Tokoh Masyarakat Desa Darubiah Sukardi, serta perwakilan kelompok masyarakat yang selama ini mengelola lahan di kawasan Tahura. Dialog difokuskan untuk menampung aspirasi, kekhawatiran warga, serta mencari jalan keluar yang menguntungkan semua pihak terkait rencana penertiban kawasan.
Mewakili warga, Tokoh Masyarakat Sukardi mengemukakan bahwa penolakan muncul bukan menolak keberadaan pemerintah maupun aturan, melainkan dilatarbelakangi kekhawatiran akan hilangnya lahan dan tempat tinggal yang telah dikelola secara turun-temurun. Warga juga mempertanyakan kejelasan batas serta titik koordinat kawasan Tahura.
Sebagian warga mengaku telah lama mengelola lahan dan rutin membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sehingga merasa memiliki dasar yang kuat untuk mempertahankan lahannya. Oleh sebab itu, sebelum dilakukan penertiban, masyarakat meminta kejelasan status lahan dan bentuk pemanfaatan yang diizinkan.
“Kami menghendaki adanya keterbukaan dan pelibatan masyarakat. Kami berharap pemerintah membuka pintu komunikasi, tidak bertindak semena-mena, dan mencarikan solusi bagi kami yang menggantungkan hidup di sini, misalnya melalui pola kemitraan sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas Sukardi.
Sementara itu, Akp Taufik Ismail, SH memberikan tanggapan dan imbauan agar segala aspirasi maupun keberatan tetap disampaikan dengan bijak melalui jalur dialog dan komunikasi damai. Ia mengingatkan agar menghindari mobilisasi massa maupun tindakan anarkis yang berpotensi memicu konflik terbuka dan mengganggu keamanan serta ketertiban masyarakat.
Para tokoh masyarakat diminta perannya untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya, serta tetap mengarahkan warga agar tenang. Ia juga mendorong terbukanya komunikasi antara masyarakat dengan Pemerintah Kabupaten Bulukumba, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), serta instansi terkait lainnya guna mencari solusi, termasuk opsi pengelolaan melalui kemitraan yang sah.
Kegiatan dialog tersebut berakhir sekitar pukul 12.15 WITA dengan terjaganya kondusivitas dan komitmen komunikasi berkelanjutan antar pihak.
Anda Mungkin Menyukai Berita ini
