BERITAPERS || MAKASSAR – Persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) dan LPG di Kota Makassar kembali memicu aksi mahasiswa. Cipayung Plus Kota Makassar yang terdiri dari PMKRI, GMKI, GMNI, PMII, HMI Makassar Timur, KAMMI, dan LMND menggelar aksi di Pertamina dengan mendesak adanya pembenahan terhadap distribusi migas yang dinilai masih meresahkan masyarakat.
Aksi tersebut dipimpin Jenderal Lapangan Cipayung Plus Kota Makassar, Febri Tiring. Massa membawa grand isu “Makassar Gelap: Migas Sulit dan Rakyat Menjerit” sebagai bentuk kritik terhadap kondisi distribusi energi yang menurut mereka belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Dalam aksi tersebut, massa mendesak pihak Pertamina tidak hanya memberikan penjelasan secara normatif, tetapi juga mengambil langkah konkret untuk mengatasi persoalan kelangkaan BBM dan LPG serta berbagai masalah distribusi yang menjadi sorotan mahasiswa.
Setelah melalui dinamika aksi, massa kemudian diterima oleh sejumlah pihak dari Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi. Pertemuan tersebut menjadi ruang bagi mahasiswa untuk menyampaikan sejumlah tuntutan terkait kondisi distribusi BBM dan LPG di Kota Makassar.
Dalam pertemuan itu, enam tuntutan Cipayung Plus Kota Makassar disebut telah ditandatangani oleh pihak Pertamina yang menemui massa.
Bagi Cipayung Plus, penandatanganan tuntutan tersebut bukan menjadi akhir dari aksi, melainkan awal dari proses pengawalan terhadap komitmen yang telah disepakati dalam pertemuan.
Enam tuntutan yang disampaikan Cipayung Plus Kota Makassar meliputi pengusutan tuntas terhadap dugaan mafia migas, transparansi pendistribusian migas, serta pemberian sanksi tegas terhadap oknum yang memainkan harga untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.
Mahasiswa juga menuntut penghentian pengisian BBM bagi kendaraan perusahaan yang tidak memiliki SPBP. Selain itu, Cipayung Plus meminta dibukanya transparansi data pemilik setiap SPBU di Kota Makassar sebagai bahan tindak lanjut dialog dengan pimpinan EGM Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi.
Tuntutan terakhir adalah pencopotan EGM Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi apabila dalam waktu 3×24 jam persoalan yang mereka soroti belum teratasi.
Anda Mungkin Menyukai Berita ini
Jenderal Lapangan Cipayung Plus Kota Makassar, Febri Tiring, menegaskan pihaknya tidak akan berhenti melakukan pengawalan setelah pertemuan dengan Pertamina.
Menurut Febri, enam tuntutan yang telah ditandatangani harus diterjemahkan menjadi langkah nyata. Mahasiswa, kata dia, akan terus memantau perkembangan penyelesaian persoalan BBM dan LPG di Kota Makassar.
“Kami akan mengawal langkah pihak Pertamina untuk menuntaskan masalah kelangkaan BBM dan LPG di Kota Makassar. Penandatanganan tuntutan ini harus dibuktikan dengan tindakan nyata,” tegas Febri Tiring.
Cipayung Plus juga mempertanyakan kondisi distribusi migas yang dinilai belum memberikan kepastian kepada masyarakat apabila persoalan kelangkaan dan antrean panjang masih terjadi.
Menurut mereka, persoalan tersebut tidak semestinya hanya dipandang sebagai masalah teknis distribusi. Mahasiswa meminta adanya keterbukaan mengenai rantai distribusi sehingga publik dapat mengetahui titik persoalan yang menyebabkan terjadinya kelangkaan maupun antrean BBM dan LPG.
Selain transparansi, mahasiswa mendesak pengawasan yang lebih ketat terhadap rantai distribusi BBM dan LPG. Apabila dalam proses tersebut ditemukan pelanggaran ataupun permainan harga oleh oknum, Cipayung Plus meminta agar sanksi tegas diberikan sesuai ketentuan yang berlaku.
Pemberian batas waktu 3×24 jam menjadi salah satu poin yang paling mendapat perhatian dalam aksi tersebut. Cipayung Plus meminta Pertamina menunjukkan perkembangan konkret atas tuntutan yang telah disampaikan dalam kurun waktu tersebut.
Apabila tuntutan tidak ditindaklanjuti sebagaimana yang mereka harapkan, Cipayung Plus menyatakan akan kembali mempertanyakan posisi pimpinan Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, termasuk tuntutan pencopotan EGM sebagaimana tercantum dalam enam tuntutan mereka.
Bagi Cipayung Plus, penandatanganan dokumen tuntutan tidak cukup apabila tidak diikuti dengan tindakan nyata di lapangan. Mereka menilai penyelesaian persoalan harus dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama dalam hal ketersediaan BBM dan LPG serta kepastian distribusi.
Massa juga menekankan pentingnya transparansi dalam tata kelola distribusi migas agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai kondisi pasokan dan mekanisme distribusi.
Dengan membawa slogan “Makassar Gelap, Migas Sulit dan Rakyat Menjerit”, Cipayung Plus Kota Makassar menegaskan akan terus mengawal perkembangan persoalan tersebut hingga terdapat langkah konkret dari pihak Pertamina.
Kini, tindak lanjut atas enam tuntutan tersebut menjadi perhatian Cipayung Plus. Mahasiswa menunggu apakah hasil pertemuan dan penandatanganan tuntutan akan berlanjut pada langkah konkret dalam pembenahan distribusi BBM dan LPG di Kota Makassar. (*)
