BERITAPERS, Makassar — Cipayung Plus Kota Makassar Menggugat menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai bentuk keprihatinan terhadap kondisi ekonomi nasional yang dinilai semakin membebani kehidupan masyarakat. Aksi yang dimulai pukul 16.00 WITA tersebut diikuti oleh sejumlah organisasi kemahasiswaan, yakni PMKRI, PMII, GMNI, GMKI, LMND, IMM, IMM Makassar Timur, dan KAMMI.
Dalam aksi tersebut, massa menyoroti pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang dalam beberapa waktu terakhir mengalami tekanan hingga menyentuh kisaran Rp17.900–Rp18.000 per dolar AS. Massa aksi menilai kondisi tersebut bukan sekadar gejolak pasar biasa, melainkan indikator adanya tekanan serius terhadap fondasi ekonomi nasional yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.
Dalam pernyataannya, Cipayung Plus Kota Makassar menilai pelemahan rupiah merupakan akumulasi berbagai faktor global dan domestik, mulai dari ketegangan geopolitik internasional, penguatan dolar AS, keluarnya modal asing, hingga menurunnya kemampuan domestik dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Kondisi tersebut dinilai berpotensi memicu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), meningkatnya harga pangan dan bahan baku industri, bertambahnya biaya pendidikan dan kesehatan yang masih bergantung pada impor, meningkatnya beban utang sektor swasta berbasis dolar AS, hingga ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai sektor.
Ketua PMII Cabang Makassar sekaligus jenderal lapangan aksi, Hariandi, menyampaikan bahwa pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap arah kebijakan ekonomi nasional dan lebih fokus pada penyelesaian persoalan fundamental yang berdampak langsung terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
RELATED POSTS
Sementara itu, Ketua PMKRI Cabang Makassar, Michael Angelo Tandiayuk, mengatakan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk sikap moral mahasiswa dalam merespons berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai belum mampu menjawab persoalan rakyat. Menurutnya, mahasiswa memiliki tanggung jawab untuk terus menyuarakan aspirasi masyarakat serta mengawal jalannya pemerintahan agar tetap berpihak kepada kepentingan rakyat.
Ketua GMNI Cabang Makassar, Royntus A. Abu, turut menyoroti berbagai persoalan terkait tata kelola dan kinerja Badan Gizi Nasional (BGN) yang dinilai belum menunjukkan efektivitas dan transparansi dalam menjalankan program-program strategis pemerintah di bidang pemenuhan gizi masyarakat.
Senada dengan itu, Ketua GMKI Cabang Makassar, Febri Tiring, menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk kontrol sosial mahasiswa terhadap kebijakan publik agar lembaga negara tetap bekerja sesuai mandat rakyat. Dalam orasinya, ia menyoroti bahwa Badan Gizi Nasional dibentuk untuk menjawab persoalan mendasar terkait ketahanan dan kualitas gizi masyarakat. Namun, apabila dalam praktiknya muncul berbagai persoalan tata kelola dan minim transparansi, maka evaluasi menyeluruh terhadap pimpinan BGN dinilai sebagai langkah yang wajar dan perlu dilakukan.
Ketua Eksekutif Kota LMND Makassar, Nur Alif, dalam orasinya menyampaikan bahwa lembaga negara yang mengurus persoalan gizi masyarakat tidak boleh berjalan tanpa pengawasan publik yang kuat. Ia juga mendesak pemerintah untuk mencopot Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia serta melakukan evaluasi total terhadap Program Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, dan Sekolah Rakyat. Menurutnya, Indonesia membutuhkan kebijakan yang mampu memperkuat produksi nasional dan menciptakan nilai tambah ekonomi. Negara harus membangun fondasi ekonomi yang mandiri dan berdaulat, bukan sekadar memperbesar belanja negara tanpa arah transformasi yang jelas.
Ketua IMM Cabang Makassar, Firman Karim, menyoroti kondisi pendidikan di berbagai daerah yang masih menghadapi sejumlah persoalan, mulai dari kerusakan fasilitas sekolah, kekurangan tenaga pengajar, keterbatasan sarana pembelajaran, hingga tingginya biaya pendidikan yang menjadi beban masyarakat. Ia menilai kondisi tersebut semakin ironis apabila anggaran pendidikan berpotensi tergerus untuk program-program yang berada di luar sektor pendidikan.
Di sisi lain, Ketua IMM Cabang Makassar Timur, Raihan Renanda H., menegaskan perlunya restorasi menyeluruh terhadap aparat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) agar kembali pada fungsi utamanya sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Menurutnya, reformasi kelembagaan, penguatan profesionalisme, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta penegakan hukum yang adil harus menjadi prioritas utama.
Ketua PD KAMMI Makassar, Muhammad Ilham, mengatakan bahwa hingga saat ini masyarakat masih menghadapi berbagai persoalan ketenagakerjaan, mulai dari tingginya angka pengangguran, maraknya PHK di berbagai sektor, hingga sulitnya lulusan perguruan tinggi memperoleh pekerjaan yang layak sesuai kompetensi yang dimiliki.
Dalam kesempatan tersebut, Cipayung Plus Kota Makassar juga menyampaikan catatan kepada DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Mereka menegaskan bahwa aksi yang dilakukan bukan sekadar kegiatan seremonial atau momentum sesaat.
“Aksi kami bukanlah seremonial dan momentum semata. Kami akan kembali dengan jumlah massa yang lebih besar untuk terus menyuarakan berbagai isu yang kami bawa,” tegas perwakilan massa aksi.
Cipayung Plus Kota Makassar Menggugat
Discussion about this post