JAKARTA — Di balik tiap lauk di meja makan, tiap suplemen yang diminum saat badan mulai letih, hingga kosmetik yang dipakai sebelum berangkat kerja—ada satu institusi yang bekerja senyap memastikan semuanya aman dan layak: Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI).
Memasuki usia 25 tahun, BPOM merayakan hari jadinya dengan cara yang berbeda. Bukan semata seremoni mengenang perjalanan lembaga, tetapi menghadirkan panggung inspirasi bagi perempuan lewat forum bertajuk “Inspirational Women Talk”, di Aula Bhinneka Tunggal Ika BPOM RI, Jakarta Pusat, Selasa (27/1/2025).
Forum itu mengusung tema “Empowered Women, Powerful Change”—sebuah pesan bahwa perempuan tidak lagi ditempatkan sebagai objek kebijakan, melainkan aktor strategis yang ikut menentukan arah pembangunan.
Acara ini dihadiri sekaligus diisi sambutan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI Arifah Fauzi, Wakil Menteri Tenaga Kerja (Wamennaker) RI Afriansyah Noor, serta Kepala BPOM RI Prof. dr Taruna Ikrar. Turut hadir Ketua Umum Dharma Wanita Indonesia Ida Rachmawati Ida Gunadi Sadikin dan Ketua DWP BPOM RI Elfi Ikrar.
Dalam sambutannya, Kepala BPOM Taruna Ikrar menyebut angka yang membuat ruangan seolah ikut tersentak: 2,4 juta UMKM di bidang makanan, dan mayoritas pelakunya adalah perempuan.
Anda Mungkin Menyukai Berita ini
Angka itu tidak sekadar statistik. Ia adalah wajah ibu-ibu produsen makanan rumahan, pengolah pangan lokal, pedagang, pengrajin produk olahan, hingga pelaku usaha kecil yang membangun ekonomi rumah tangga—seraya menopang ekonomi nasional.
“Memberdayakan perempuan Indonesia berarti memperkuat kontribusi mereka bagi kemajuan Indonesia,” kata Taruna.
Ia menegaskan, sektor UMKM yang berhubungan dengan pangan dan farmasi adalah wilayah yang langsung menyentuh keselamatan publik. Karena itu, keberadaan perempuan di sektor ini bukan hanya penting secara ekonomi, tetapi juga strategis dalam urusan kesehatan masyarakat.
Taruna juga mengaitkan usia BPOM yang kini menginjak 25 tahun sebagai fase transisi lembaga. Menurutnya, BPOM telah melewati masa pertumbuhan dan memasuki kedewasaan—masa ketika lembaga harus semakin adaptif dan lebih kuat mempengaruhi kualitas hidup publik.
Dengan gaya komunikatif yang memikat peserta, Taruna menggambarkan luasnya kerja BPOM yang mengawal manusia sepanjang hidup: dari “janin dalam kandungan” hingga “liang lahat”. Maksudnya tegas: obat dan makanan menyangkut kehidupan paling dasar, karena apa yang dikonsumsi menentukan kesehatan, keselamatan, dan kualitas hidup rakyat.
Di bagian lain, Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik BPOM Mohamad Kashuri menjelaskan bahwa kegiatan ini dirancang untuk menguatkan daya perempuan.
Tujuan utamanya adalah membangun kepercayaan diri dan kemandirian, mendorong perempuan berani mengambil peran strategis, sekaligus memberi keterampilan praktis untuk memanfaatkan media digital dalam pengembangan personal branding serta usaha.
Bagi banyak pelaku UMKM perempuan, kemampuan digital bukan lagi pelengkap. Di tengah persaingan pasar yang kian ketat, produk kini tidak hanya dinilai dari rasa atau fungsi, tetapi juga dari kemasan, narasi, dan daya jangkau di ruang digital. Di situlah perempuan pelaku UMKM harus mendapat bekal, agar mampu naik kelas.
Dari sisi ketenagakerjaan, Wamennaker Afriansyah Noor menegaskan bahwa pekerja informal di sektor UMKM adalah penopang yang sering kurang terlihat, padahal jumlahnya besar dan memegang peran vital.
Ia membuka peluang kolaborasi melalui skema kerja sama tenaga kerja mandiri, sekaligus menyampaikan apresiasi terhadap 25 tahun BPOM sebagai lembaga yang menjadi ujung tombak perlindungan rakyat dari bahaya produk obat dan makanan.
“BPOM adalah penjaga awal produk-produk yang dikonsumsi rakyat Indonesia,” ujarnya.
Afriansyah menambahkan, Kemenaker siap berkolaborasi dengan BPOM untuk mendorong UMKM tumbuh sehat dan menyerap lebih banyak tenaga kerja—karena UMKM bukan sekadar ekonomi mikro, melainkan mesin pencipta lapangan kerja terbesar.
Sementara itu, Menteri PPPA Arifah Fauzi menegaskan bahwa pengawasan obat dan makanan adalah hak dasar manusia. Ia meminta semua pihak mengintegrasikan perspektif gender dalam kebijakan, program, dan kegiatan termasuk layanan kesehatan. Menurutnya, kebutuhan perempuan tidak selalu sama dengan laki-laki, sehingga edukasi pengawasan obat dan makanan perlu menjangkau perempuan lebih luas.
Arifah menyebut BPOM berpotensi menjadi role model kebijakan berperspektif gender. Dalam kerangka menuju Indonesia Emas 2045, ia menilai perempuan dan anak adalah kelompok yang paling merasakan dampak kualitas pengawasan obat dan makanan. “Perempuan dan anak merupakan kelompok yang paling merasakan langsung dampak dari kualitas pengawasan obat dan makanan,” kata Arifah. (*)
