BERITAPERS || Soppeng — Dugaan hilangnya sejumlah eksavator program SERASI (Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani) di Kabupaten Soppeng kembali menjadi sorotan. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) LIDIK Pro Rakyat Nusantara mengkritik keras Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Soppeng yang dinilai pasif dan tidak menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal.
Ketua DPD Lidik Pro Soppeng, Suheri Sulle, menilai hingga saat ini belum ada langkah konkret dari DPRD Soppeng untuk menelusuri keberadaan alat berat milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang dipinjam pakaikan untuk program pertanian tersebut.
“DPRD memiliki hak angket, hak interpelasi, dan hak menyelidiki. Tetapi mengapa justru diam? Ini yang patut dipertanyakan oleh publik,” ujar Suheri, Selasa (22/7/2025).
Menurutnya, dugaan raibnya eksavator bukan hanya persoalan aset semata, melainkan menyangkut tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Diamnya DPRD dalam isu ini, kata dia, mencerminkan lemahnya fungsi kontrol legislatif terhadap jalannya program pemerintah daerah.
Program SERASI sendiri merupakan inisiatif Kementerian Pertanian yang bertujuan mengoptimalkan lahan rawa untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Dalam pelaksanaannya, pemerintah provinsi menyediakan sejumlah alat berat, termasuk eksavator, yang kemudian dikerahkan ke berbagai kabupaten termasuk Soppeng.
Namun, hingga kini keberadaan alat berat tersebut tidak jelas, dan tidak ada laporan resmi yang mengungkap statusnya. Suheri menambahkan bahwa publik berhak mengetahui ke mana perginya alat-alat tersebut dan siapa yang harus bertanggung jawab.
“Jika DPRD tidak segera mengambil sikap, bukan tidak mungkin masyarakat menilai ada sesuatu yang sengaja ditutup-tutupi,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari DPRD Kabupaten Soppeng terkait tudingan tersebut. (***)
Anda Mungkin Menyukai Berita ini
