BERITAPERS, Makassar — Koalisi Rakyat Sulawesi Selatan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Sulsel dan Kantor Gubernur Sulsel, Rabu (6/5/2026). Aksi tersebut diikuti puluhan massa dari sejumlah organisasi, di antaranya LMND, KAMMI, dan GASMATOR.
Dalam aksi itu, massa menyuarakan kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat, mulai dari sektor pendidikan, ketenagakerjaan, hingga pengelolaan sumber daya alam.
Momentum aksi bertepatan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas). Massa menilai pemerintah belum mampu menjamin akses pendidikan yang murah, layak, dan merata sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 UUD 1945.
Koalisi Rakyat Sulsel membawa 13 tuntutan yang mereka sebut sebagai tuntutan rakyat. Di sektor pendidikan, massa mendesak penghentian komersialisasi pendidikan, peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru, serta penerapan pendidikan gratis tanpa diskriminasi.
Sementara di bidang ketenagakerjaan, massa menuntut penghapusan sistem outsourcing dan upah murah melalui skema HOSTUM (Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah). Mereka juga mendesak revisi RUU Ketenagakerjaan dan meminta pemerintah mengambil langkah konkret untuk mengantisipasi ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.
Anda Mungkin Menyukai Berita ini
Selain itu, massa aksi menyoroti persoalan keselamatan kerja di sektor industri tambang dan proyek energi. Mereka menilai masih banyak aktivitas pertambangan dan eksploitasi sumber daya alam yang tidak memperhatikan standar keselamatan pekerja maupun dampak lingkungan terhadap masyarakat sekitar.
Koalisi juga mendesak reformasi pajak yang dinilai lebih berkeadilan, pengesahan RUU Perampasan Aset, serta penolakan terhadap kebijakan pangan yang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat kecil.
Dalam aksi tersebut, massa turut mendesak pencopotan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) karena dinilai gagal menjalankan tugasnya.
Salah satu isu yang menjadi sorotan utama adalah tuntutan pencabutan izin tambang geothermal PT Ormat Geothermal Indonesia di Toraja dan Luwu Utara. Massa menilai proyek tersebut berpotensi mengancam lingkungan dan meresahkan masyarakat sekitar.
Jenderal Lapangan aksi, Nur Alif, menegaskan bahwa gerakan tersebut merupakan bentuk peringatan kepada pemerintah agar segera menindaklanjuti tuntutan masyarakat.
“Kami memperingatkan pemerintah pusat maupun daerah agar segera menindaklanjuti seluruh tuntutan rakyat. Jika dalam waktu dekat tidak ada langkah konkret, maka kami akan memperluas konsolidasi dan memobilisasi masyarakat terdampak untuk turun bersama dalam gelombang perlawanan yang lebih besar,” ujarnya.
Ia juga menyerukan persatuan berbagai elemen masyarakat untuk mengawal isu pendidikan, ketenagakerjaan, lingkungan, dan hak-hak rakyat.
Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat kepolisian dan ditutup dengan penyerahan dokumen tuntutan kepada pemerintah daerah. Meski demikian, Koalisi Rakyat Sulsel menegaskan akan terus mengawal berbagai tuntutan tersebut hingga mendapat respons dari pemerintah. (*)
