BERITAPERS || Soppeng – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) LIDIK Pro Rakyat Nusantara Kabupaten Soppeng menelusuri keberadaan sejumlah unit excavator milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang dipinjamkan kepada Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam rangka pelaksanaan Program SERASI (Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani).
Ketua Lidik Pro Soppeng, Suheri Sulle, mengatakan hingga saat ini belum ada informasi yang jelas mengenai penggunaan alat berat tersebut. Ia menyebut tidak diketahui siapa yang mengoperasikan excavator, di mana lokasinya, dan bagaimana dampaknya terhadap petani penerima manfaat.
“Karena peliknya masalah ini, maka penelusuran mesti diurai dari awal,” kata Suheri, Senin (21/7/2025).
Sebagai langkah awal, pihaknya akan mengajukan permintaan resmi kepada instansi terkait untuk memperoleh dua dokumen penting, yakni Berita Acara Serah Terima (BAST) antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kabupaten Soppeng, serta laporan penggunaan alat berat dari tahun 2019 hingga 2025.
Menurut Suheri, dokumen tersebut akan menjadi dasar untuk memastikan apakah alat berat tersebut benar-benar dimanfaatkan sesuai peruntukannya, atau justru disalahgunakan tanpa pengawasan yang memadai.
Anda Mungkin Menyukai Berita ini
“Alat berat itu seharusnya digunakan untuk membantu petani, bukan disimpan atau dikelola secara tertutup. Jika petani tidak mengetahui keberadaannya, lalu siapa yang menikmati manfaatnya?” ujarnya.
Lidik Pro menilai bahwa persoalan ini bukan semata soal aset yang hilang, melainkan mencerminkan lemahnya tata kelola program publik di sektor pertanian. Ia menegaskan bahwa pengelolaan pemerintahan harus didasarkan pada prinsip transparansi dan tanggung jawab kepada publik.
“Ini bukan soal individu, ini soal sistem. Pemerintahan tidak bisa dijalankan seperti perusahaan pribadi. Setiap instansi harus sadar bahwa mereka bertanggung jawab kepada negara dan rakyat,” tegas Suheri.
LIDIK Pro Rakyat Nusantara menyatakan komitmennya untuk terus mengawal kasus ini hingga tuntas sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial dan keberpihakan terhadap petani. (***)
