BERITAPERS || Jakarta — Minggu, 30 November 2025. Menteri Pertanian Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman, kembali menegaskan langkah tegas pemerintah dalam memberantas praktik pungutan liar (pungli) dan mafia alat serta distribusi pertanian di seluruh Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (28/11/2025), menyusul laporan masyarakat melalui kanal Lapor Pak Amran yang mengungkap dugaan pungli alat mesin pertanian (alsintan) di 99 titik di berbagai daerah.
Menurut laporan tersebut, modus pungli dilakukan seorang pegawai Kementerian Pertanian (Kementan) yang mengaku sebagai Direktur Jenderal Tanaman Pangan ataupun pengusaha penyedia alsintan. Pelaku diduga meminta uang dari kelompok tani atau penerima bantuan dengan nominal antara Rp50 juta hingga Rp100 juta untuk satu unit traktor roda empat. Bahkan, pada salah satu lokasi ditemukan nilai pungutan mencapai Rp600 juta.
“Ini hasil laporan masyarakat. Saya tidak sanggup melihat rakyat diperas, tetapi penegakan aturan harus dilakukan. Kalau salah, harus ditindak,” tegas Mentan Amran.
Setelah menerima laporan tersebut, Menteri Amran langsung memanggil oknum pegawai yang diduga terlibat. Yang bersangkutan mengakui perbuatannya dan langsung diberhentikan dari jabatannya tanpa toleransi.
“Dia mengaku sebagai Dirjen padahal hanya staf. Saya tanya dan dia mengaku salah. Tapi ini bukan sekadar pelanggaran administrasi — ini pidana. Tidak ada kompromi,” tegasnya kembali.
Mentan Amran memastikan bahwa seluruh bukti, termasuk aliran transaksi, telah disampaikan ke penegak hukum. Pemerintah berkomitmen menindak, tidak hanya pelaku internal, namun juga pihak eksternal yang terlibat dalam jaringan pungli alat pertanian.
Selain itu, Mentan menegaskan kembali bahwa seluruh program bantuan pemerintah seperti bantuan alat mesin pertanian (alsintan), bibit perkebunan (kakao, kopi, tebu, pala, mente, dan lainnya), benih tanaman pangan, serta fasilitas pendukung pertanian dari APBN sepenuhnya gratis tanpa pungutan biaya apapun.
“Kalau ada yang minta uang, laporkan. Semua bantuan pemerintah itu gratis. Tidak ada pembayaran satu rupiah pun,” ujarnya.
Hingga pekan ini, lebih dari 2.000 laporan masuk melalui kanal Lapor Pak Amran, dan ratusan kasus sedang diproses, termasuk penyimpangan pupuk subsidi dan alsintan.
Anda Mungkin Menyukai Berita ini
Nomor layanan masyarakat Lapor Pak Amran kini dibuka 24 jam melalui WhatsApp:
📞 0823-1110-9390
Dalam kesempatan yang sama, Mentan Amran mengumumkan bahwa Provinsi Sulawesi Selatan akan dijadikan pilot project atau daerah contoh penegakan disiplin dan pemberantasan praktik mafia pertanian secara menyeluruh.
“Sulawesi Selatan akan menjadi contoh. Kita bersihkan total. Ini bukan ancaman — ini perintah negara,” ujar Menteri.
Ia berharap langkah ini memberikan efek jera bagi para oknum sekaligus mengembalikan hak petani terhadap bantuan negara secara layak dan transparan.
Mentan Amran menutup konferensi pers dengan apresiasi terhadap keberanian masyarakat melapor:
“Terima kasih kepada rakyat yang melapor. Ini bagian dari pengabdian Anda untuk negara.”
