BERITAPERS || Gowa, 8 Juli 2026 – Pengadilan Negeri Sungguminasa memberikan putusan sela yang mengabulkan sebagian permohonan intervensi dalam perkara Nomor 61/Pdt.G/2026/PN Sgm.
Dalam amar putusan sela tersebut, Majelis Hakim memperkenankan Pemohon Intervensi masuk sebagai Penggugat Intervensi (Voeging) untuk bergabung dengan Penggugat dalam memperjuangkan kepentingan hukum pada perkara gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap pelaksanaan Hak Angket DPRD Kabupaten Gowa.
Putusan sela tersebut sekaligus memerintahkan agar pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan hingga memasuki tahapan pembuktian, sementara biaya perkara akan diputus bersama putusan akhir.
Kuasa Hukum Penggugat, Muallim Bahar, S.H. dan Ridwan Basri, S.H., menyambut baik putusan sela tersebut. Menurut mereka, keputusan Majelis Hakim merupakan perkembangan penting dalam proses persidangan karena menunjukkan bahwa kepentingan hukum pihak intervensi diakui untuk ikut serta dalam perkara tersebut.
RELATED POSTS
“Dengan dikabulkannya permohonan Penggugat Intervensi, kami semakin optimistis. Setidaknya, persoalan mengenai legal standing kini telah memperoleh pengakuan melalui putusan sela, sehingga perhatian kami dapat lebih difokuskan pada pembuktian substansi gugatan,” ujar Muallim Bahar.
Menurut kuasa hukum, perkara ini bukan sekadar sengketa antar pihak, melainkan menyangkut batas kewenangan konstitusional DPRD dalam menggunakan Hak Angket serta perlindungan terhadap prinsip negara hukum, kepastian hukum, dan demokrasi di Kabupaten Gowa.
Ridwan Basri menambahkan bahwa putusan sela ini menjadi momentum penting menjelang tahapan mediasi maupun pembuktian di persidangan.
“Kami menghormati proses peradilan yang sedang berjalan. Setelah persoalan intervensi diputus, kami berharap seluruh pihak dapat mengikuti tahapan mediasi dengan itikad baik. Apabila mediasi tidak tercapai, maka kami siap membuktikan seluruh dalil gugatan mengenai substansi Hak Angket DPRD Gowa di hadapan Majelis Hakim.”
Para kuasa hukum menegaskan bahwa fokus utama gugatan tetap pada dugaan penggunaan Hak Angket terhadap materi yang menurut Penggugat berada di luar ruang lingkup kewenangan DPRD, termasuk isu yang berkaitan dengan ranah privat, perkara yang masih diperiksa pengadilan, serta dugaan tindak pidana yang menjadi kewenangan aparat penegak hukum.
Mereka juga berharap seluruh pihak, termasuk Para Tergugat, tetap menghormati proses persidangan hingga putusan berkekuatan hukum tetap.
“Kami percaya Pengadilan Negeri Sungguminasa akan menjadi forum yang tepat untuk menguji secara objektif batas kewenangan Hak Angket DPRD. Kami mengajak semua pihak menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, menghormati proses hukum, dan bersama-sama menjaga marwah demokrasi serta supremasi hukum di Kabupaten Gowa.”
Dengan dikabulkannya permohonan intervensi tersebut, perkara Nomor 61/Pdt.G/2026/PN Sgm kini memasuki babak baru, di mana Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara, termasuk proses mediasi dan pembuktian atas dalil-dalil gugatan mengenai substansi Hak Angket DPRD Kabupaten Gowa.
Discussion about this post